SAMPANG, RadarMadura.id – Realisasi bantuan pangan (banpang) di Desa Karang Penang Onjur, Kecamatan Karang Penang, Sampang, ditengarai bermasalah. Buktinya, puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) belum mendapat banpang berupa 20 kilogram beras.
Sumber koran ini menyatakan, jumlah KPM banpang di Desa Karang Penang Onjur 854 penerima. Namun, banyak bantuan yang belum diserahkan kepada penerima. Kuat dugaan, beras yang telah didistribusikan oleh penyuplai hendak disalahgunakan.
”Ada sekitar 80 KPM yang sampai saat ini belum menerima bantuan,” ujarnya.
Informasinya, beras yang belum diserahkan ke KPM disimpan di balai desa setempat. Pihaknya telah mempertanyakan penyebab puluhan banpang tersebut belum disalurkan. Ternyata alasan yang disampaikan tidak rasional
”Pemerintah desa selalu beralasan data KPM hilang. Itu kan sangat tidak mungkin,” katanya.
Pria berinisial H itu menambahkan, ada beberapa kejanggalan lain yang dipertontonkan pemerintah desa setempat. Antara lain, banyak KPM yang biasa menerima bantuan, tetapi tidak mendapat undangan.
Pihaknya curiga Pemerintah Desa Karang Penang Onjur sengaja tidak menyebarluaskan undangan kepada seluruh KPM banpang. ”Sehingga, KPM yang seharusnya menerima, akhirnya tidak menerima,” sambungnya.
Kemudian, ada beberapa KPM yang ditolak untuk mengambil bantuan beras karena diwakilkan keluarga penerima. Di sisi lain, ada bantuan yang diserahkan melalui orang lain. Penerapan kebijakan yang tidak jelas tersebut membingungkan KPM.
”Kami curiga Pemerintah Desa Karang Penang Onjur diduga berupaya mau menggelapkan banpang tersebut,” sambungnya.
Tujuan pemerintah menggulirkan program banpang sebenarnya sudah bagus. Yakni, untuk meningkatkan taraf kehidupan dan menyejahterakan masyarakat. Tapi, dalam realisasinya banyak KPM yang tidak mendapatkan haknya karena diduga hendak diselewengkan.
Pj Kades Karang Penang Onjur Yasid Bustomi membantah tudingan dugaan penyelewengan banpang. Dia mengeklaim bantuan itu direalisasikan sesuai dengan ketentuan. Semua undangan untuk KPM telah diserahkan ke semua penerima melalui para kepala dusun (Kadus).
”Memang ada beberapa yang meninggal dan ada juga NIK-nya berbeda, sehingga masih perlu disesuaikan. Jika ada KPM yang meninggal, meminta petunjuk kepada Perum Bulog selaku penyalur bantuan tersebut. Maka kami ganti dengan penerima cadangan yang datanya juga dari Bulog,” sambungnya.
Pihaknya meminta KPM untuk menemuinya secara langsung jika memang belum mendapatkan haknya. Dia berjanji akan menyerahkan bantuan tersebut jika identitas penerima sesuai dengan data yang dikeluarkan Perum Bulog.
”Semua data maupun undangan banpang itu dari Bulog. Karena bantuan itu langsung dari Bulog,” katanya.
Yasid menambahkan, kuota KPM banpang tersebut berkurang dibandingkan 2024. Sebab, penerima bansos tahun lalu mencapai seribu penerima. Namun, tahun ini hanya 854 KPM.
”Kami belum mengetahui orang yang mengeluhkan itu sebelumnya pernah menerima atau tidak. Bisa saja terkena pengurangan (KPM), nanti jika ada data yang disampaikan oleh masyarakat akan kami konfirmasi ke Bulog,” tandasnya. (bai/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti