KOTA, RadarMadura.id – Pemerintah harus rela berbagi perolehan pendapatan hasil retribusi parkir pada tahun depan.
Alasannya, pemerintah akan kembali menerapkan program parkir berlangganan. Dalam program itu, pengelolaan parkir juga melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Kabid Hubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sampang Hery Budiyanto menyampaikan, penerapan sistem parkir berlangganan dipilih karena dianggap akan lebih efektif. Sebab, sejak ditiadakan, pendapatan daerah dari sisi retribusi parkir kurang maksimal.
Dia menyadari, saat menerapkan program parkir berlangganan, maka harus ada pembagain pendapatan retribusi parkir.
Menurut Hery, semua keperluan untuk menjalankan program tersebut telah disiapkan. Termasuk perhitungan pembagaian retribusi parkir yang dapat diserap pemerintah daerah.
Dengan sistem parkir berlangganan, daerah akan menyerap 82 persen perolehan retribusi. Sementara sisanya dibagi dengan provinsi, yakni 13 persen untuk pemerintah provinsi dan 5 persen untuk Polda Jatim.
Dia meyakini, perolehan daerah dari retribusi parkir ke depan akan lebih banyak meski harus berbagi pendapatan.
”Pemerintah nanti akan menyiapkan stiker sebagai penanda kendaraan yang sudah membayar parkir berlangganan,” terangnya.
Ketua LSM Fakta Jatim Mohammad Hakim menyampaikan, pemerintah memang perlu mengevaluasi tata kelola penarikan retribusi parkir.
Itu untuk mencegah adanya potensi kebocoran. Sebab, potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir sebenarnya besar.
Potensi itu, lanjut dia, dapat dilihat dari banyaknya kendaraan. Hanya, apabila tidak terkelola dengan baik, pendapatan yang diperoleh daerah tidak banyak.
”Kalau sistemnya bagus dan dapat mengantisipasi kebocoran, pendapatan daerah tidak akan kecil,” terangnya. (jun/yan)
Editor : Achmad Andrian F