SAMPANG, RadarMadura.id – Kekosongan pegawai struktural di Kabupaten Sampang belum teratasi maksimal.
Sampai sekarang, sejumlah posisi untuk tingkat eselon II masih tanpa pejabat definitif. Bahkan, kekosongan jabatan kepala dinas itu juga berpotensi bertambah.
Kabid Mutasi BKPSDM Sampang Bayu Pamungkas Kusprasetyo menyampaikan, beberapa posisi jabatan untuk eselon II memang masih kosong. Sedikitnya, ada tiga pejabat yang belum definitif.
Ketiganya meliputi dua posisi staf ahli bupati dan satu kepala OPD. Yakni, staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan dan staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. Kemudian, jabatan kepala dinas perhubungan.
Menurut dia, sebagian posisi yang kosong masih diisi pelaksana tugas (Plt). Tetapi, ada pula yang dibiarkan kosong atas arahan dari pejabat pembina kepegawaian atau Pj bupati.
Pengisian pejabat definitif itu juga masih menunggu arahan bupati.
”Kalau yang dijabat Plt itu, kepala dinas perhubungan dengan staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM,” terangnya.
Menurut dia, apabila tidak ada pengisian pejabat, kekosongan dari jabatan lain berpotensi bertambah tahun ini.
Sebab, ada dua pejabat eselon II akan pensiun pada September dan Oktober 2024.
Yakni, Asisten Tiga Bidang Administrasi Umum Setkab Sampang Abd. Hannan dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Sampang Suhartini Kaptiati.
Pengisian pejabat untuk eselon II bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui seleksi terbuka untuk merekrut pejabat baru.
Cara kedua, memutasi pejabat lain yang tingkat jabatannya setara. Semua itu bergantung arahan dari bupati.
”Asisten tiga bidang administrasi umum pensiun bulan September dan kepala dispusip berakhir jabatannya bulan Oktober,” terangnya
Ketua DPRD Sampang Fadol menyampaikan, keterbatasan SDM harus menjadi perhatian serius pemerintah. Dia meminta semuanya diisi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.
Pihaknya mendorong agar kekosongan pejabat tidak dibiarkan terlalu lama. Sebab, sedikit banyak keterbatasan SDM itu dapat menganggu kegiatan layanan.
”Kalau memang masih ada yang kosong, pemerintah harus pastikan itu tidak menghambat pelayanan,” jelasnya. (jun/bil)
Editor : Fatmasari Margaretta