SAMPANG, RadarMadura.id – Lima pegawai dipastikan tidak akan mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator (PKA).
Sebab, Pemkab Sampang membatalkan rencana mengutus pegawai dalam pendidikan dan pelatihan pimpinan untuk eselon III-a dan III-b tersebut.
Kepala BKPSDM Sampang Arief Lukman Hidayat mengatakan, PKA merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) pimpinan untuk eselon III-a dan III-b. Artinya, pegawai yang menduduki jabatan setingkat kepala bidang dan camat.
”Pemerintah memang harus memfasilitasi pegawai yang belum mengikuti diklat tersebut,” katanya.
Dijelaskan, tahun ini pemerintah menyediakan anggaran Rp 85 juta untuk memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti PKA.
Anggaran puluhan juta rupiah itu untuk lima pegawai yang merupakan hasil rekomendasi kepala daerah.
Menurutnya, rencana mengutus pegawai ke diklat dibatalkan karena anggarannya dialihkan untuk program lain.
Yakni, kegiatan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sebab, PPPK Sampang belum pernah ada yang mengikuti kegiatan orientasi. ”Orientasi PPPK ini juga sebuah program yang wajib diikuti oleh PPPK,” ulasnya.
Ditambahkan, dalam PKA yang diselenggarakan oleh Pemprov Jatim tersebut, pemkab sebenarnya bisa mengirim lebih dari lima pegawai. ”Asalkan, anggaran yang dimiliki memadai,” tandasnya. (jun/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Hera Marylia Damayanti