SAMPANG, RadarMadura.id – Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman (DLH Perkim) Sampang mengelola anggaran jumbo untuk honor tenaga kebersihan.
Anggaran yang disiapkan senilai Rp 3.016.800.000. Namun, angka tersebut melampaui dari kebutuhan.
Perhitungannya, setiap tenaga kebersihan yang bertugas menangani sampah diberi honor sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Jumlahnya mencapai 118 orang.
Artinya, honor yang dibutuhkan untuk pasukan kuning selama 12 bulan sebesar Rp 1.699.200.000.
Selain itu, anggaran miliaran itu juga diperuntukkan untuk honor tenaga kebersihan pasar. Setiap petugas digaji sebesar Rp 750 ribu per bulan.
Total kebutuhan anggaran setahun sebesar Rp 522.000.000. Dengan begitu, total anggaran untuk pasukan kuning dan petugas kebersihan pasar sejumlah Rp 2.221.200.000.
Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang Aulia Arif menerangkan, anggaran yang disediakan untuk tenaga kebersihan memang cukup besar.
Pihaknya juga tidak menampik telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3.016.800.000.
”Anggarannya memang besar untuk honor tenaga kebersihan. Itu kita anggarkan setiap tahun,” ujarnya.
Arif mengutarakan, anggaran miliaran itu diklaim tidak melampaui dari kebutuhan. Khusus tenaga pasukan kuning dan petugas kebersihan pasar dialokasikan Rp 2.221.200.000.
Sementara, sisanya yakni Rp 795.600.000 diperuntukkan untuk petugas kebersihan taman.
Dia menjelaskan, honor petugas kebersihan taman merupakan tupoksi dari Bidang Konservasi dan Pertamanan DLH Perkim Sampang.
Pihaknya mendapat titipan pos anggaran agar dana itu tidak terdampak pengurangan saat perencanaan anggaran.
”Itu sebenarnya tidak lebih dari kebutuhan. Sisa dari anggaran honor pasukan kuning dan tenaga kebersihan pasar itu dialokasikan untuk petugas taman,” jelasnya.
Menurutnya, anggaran honor yang disediakan pemerintah tersebut untuk petugas non-pegawai negeri sipil (PNS).
Baik tenaga pasukan kuning, kebersihan pasar, maupun petugas taman. Sementara untuk tenaga dari unsur PNS tidak perlu disiapkan karena sudah ditanggung pemerintah.
”Kalau PNS sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Honor yang dianggarkan itu untuk pegawai non-PNS saja,” jelasnya. (jun/bil)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia