SURABAYA, RadarMadura.id - Pasangan Calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak tampil gemilang pada debat pamungkas Pilgub Jawa Timur 2024.
Khofifah-Emil dinilai memiliki kompetensi mumpuni dan pengalaman yang sudah terbukti selama memimpin Jatim lima tahun.
Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farhan mengatakan, rekam jejak kinerja Khofifah-Emil pada periode pertama berhasil menghadirkan dampak positif elektoral besar. Keduanya makin jadi pilihan lantaran kinerjanya sudah banyak dirasakan.
Pasangan Khofifah-Emil paling lengkap karena sudah berpengalaman sebagai incumbent. Jadi dibanding dua paslon lainnya,” kata Yusak.
Baca Juga: Khofifah-Emil Komitmen Bangun Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara Menjadi Pusat Ekonomi Nasional
Menurut dia, pasangan petahana ini begitu menguasai setiap materi maupun persoalan yang menjadi tema utama dalam debat. Hal demikian tentunya begitu berhasil memantik dukungan dari banyak kalangan.
Lebih dari itu, dia menilai, menyoal pembangunan infrastruktur, Khofifah-Emil tentu sudah jauh lebih unggul. Lantaran keduanya telah melakukan kerja nyata selama lima tahun menahkodai Pemerintahan Jawa Timur.
Maka demikian, dia mengungkapkan, keterpilihan Khofifah-Emil tentu semakin kuat menjelang waktu pencoblosan. Bahkan turut membuka ruang luas raihan kemenangan untuk melanjutkan kepemimpinan untuk periode yang kedua.
“Saya kira kalau bicara infrastruktur dan interkonektivitas di Jawa Timur bukan hanya berbasis teori tapi sudah pengalaman,” pungkasnya.
Baca Juga: Warga Pasar Tanah Merah Madura Pilih Khofifah-Emil: Baik Hati Favorit Kita Semua
Sementara itu, Khofifah juga menegaskan bahwa dalam lima tahun kepemimpinannya di periode pertama Pemprov Jatim telah tegas dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai wujud pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Bahkan Khofifah tak ragu untuk melakukan penindakan pada perusahaan yang melanggar aturan dan terbukti mencemari lingkungan.
“Dalam lima tahun kepemimpinan kami, ada 300 perusahaan yang ada dalam pengawasan tidak langsung, ada 89 dalam pengawasan langsung,” tegas Khofifah.
Diantara 89 perusahaan yang ada dalam pengawasan langsung Pemprov Jatim, sebanyak 10 diantara perusahaan tersebut telah kena sanksi pidana dan 12 perusahaan yang kena sanksi perdata.
Baca Juga: BRI Perluas Pasar Pelaku Usaha dengan Kembali Gelar Bazar UMKM BRILian
“Dan lebih dari 60 yang dapat sanksi administratif. Artinya pengawasan tegas kami lakukan. Dan tentu pengawasan masyarakat dan sinergitas dengan APH sangat penting,” ujarnya.
Edukasi menjaga lingkungan juga harus dilakukan agar penjagaan lingkungan bisa dilakukan secara bersama-sama. Dan menjadikan seluruh ikhtiar pembangunan ekonomi di Jatim bersaing dengan kepedulian pada lingkungan.
“Sejatinya IKLH Jatim dari IKU sesungguhnya terus mengalami peningkatan. Maka peran serta dari seluruh elemen strategis ini penting karena ini problem yang bisa kita tuntaskan bersama. Semoga ke depan kita bisa terus tingkatkan IKLH Jawa Timur,” ujar Khofifah. (dry/par)
Editor : Hendriyanto