Oleh SURAJI*
SETIAP 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai momentum refleksi dan komitmen untuk terus memajukan dunia pendidikan. Tahun 2025 dengan tema Partisipasi semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua menjadi pengingat bahwa pendidikan yang berkualitas bukanlah hak istimewa segelintir pihak, melainkan hak dasar seluruh anak bangsa, tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi.
Salah satu isu penting yang perlu disoroti dalam semangat ini adalah masih adanya kesenjangan perlakuan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Padahal, baik sekolah negeri maupun swasta, sejatinya memiliki misi yang sama: mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, dalam praktiknya, perbedaan dalam hal anggaran, akses program pemerintah serta pengakuan kerap menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan.
Hari Pendidikan Nasional 2025 seharusnya menjadi titik balik untuk mengikis sekat-sekat ini. Lembaga pendidikan swasta selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjangkau layanan pendidikan hingga pelosok. Namun, pengakuan atas kontribusi mereka belum selalu setara dengan lembaga negeri. Padahal, mutu pendidikan tidak bergantung pada status lembaga, tetapi pada komitmen, kualitas pengajaran, inovasi, dan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh para pendidik di semua lini.
Dalam konteks ”pendidikan bermutu untuk semua,” negara perlu memastikan bahwa program peningkatan mutu, pelatihan guru, bantuan operasional, dan kebijakan afirmatif lainnya dapat diakses secara adil oleh seluruh satuan pendidikan, tanpa melihat status negeri atau swasta. Ini adalah wujud nyata dari keadilan sosial dalam pendidikan.
Lebih jauh, masyarakat pun perlu mengubah paradigma. Tidak seharusnya sekolah negeri dianggap lebih unggul secara otomatis, begitu pula sebaliknya. Penilaian mutu hendaknya berdasarkan kinerja, proses pembelajaran, dan capaian siswa. Ketika semua lembaga diberi kesempatan yang sama dan dinilai dengan ukuran yang adil, kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan nasional akan meningkat.
Pendidikan bermutu untuk semua menuntut kolaborasi, bukan kompetisi antarlembaga pendidikan. Negeri dan swasta harus saling menguatkan, berbagi praktik baik, dan menjalin kemitraan yang strategis demi masa depan anak bangsa.
Kontribusi lembaga pendidikan swasta terhadap dunia pendidikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Di banyak daerah, khususnya di pelosok yang sulit dijangkau oleh sekolah negeri, justru lembaga pendidikan swasta menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan pendidikan. Mereka hadir dengan semangat pengabdian, meski dengan fasilitas terbatas dan minim dukungan dari negara.
Fakta ini menunjukkan bahwa pendidikan swasta adalah mitra sejati pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak dari lembaga-lembaga ini yang didirikan oleh yayasan, tokoh masyarakat, atau organisasi keagamaan dengan tujuan murni untuk membangun generasi penerus bangsa. Tak sedikit pula di antaranya yang justru menunjukkan prestasi membanggakan, baik dari segi akademik maupun karakter peserta didik.
Sayangnya, penghargaan terhadap kontribusi ini belum selalu sebanding. Banyak sekolah swasta yang belum memperoleh akses terhadap program-program peningkatan mutu dari pemerintah. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka justru dibebani berbagai regulasi yang berat tanpa kompensasi yang memadai. Inilah yang harus dibenahi jika kita sungguh-sungguh ingin mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
Selain itu, perlu disoroti persoalan terkait keberadaan guru PNS yang diperbantukan (DPK) di sekolah-sekolah swasta. Kehadiran mereka sangat membantu dalam menjaga kualitas pengajaran. Namun, hingga kini, status mereka di aplikasi e-kinerja sering kali tidak valid karena sistem belum sepenuhnya mengakomodasi realitas kerja mereka. Hal ini berdampak pada penilaian kinerja dan tunjangan yang mereka terima.
Ketidakvalidan status DPK di sistem e-kinerja adalah bentuk ketidakadilan administratif yang mesti segera diselesaikan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang responsif dan manusiawi untuk memastikan bahwa semua guru, termasuk yang diperbantukan di lembaga swasta, mendapatkan pengakuan kinerja secara adil dan bermartabat.
Hari Pendidikan Nasional tahun ini juga menjadi momen penting untuk menyuarakan harapan peningkatan kesejahteraan bagi guru non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan swasta. Mereka bekerja dengan dedikasi tinggi, mengajar dengan hati, namun belum mendapatkan jaminan kesejahteraan yang layak.
Kondisi ini menuntut perhatian serius dari pemangku kebijakan. Jika benar kita menginginkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, kesejahteraan para pendidik, baik ASN maupun non-ASN, harus menjadi prioritas. Penguatan kapasitas guru tidak akan optimal tanpa kepastian hidup yang memadai.
Kado terindah di Hardiknas 2025 adalah saat pemerintah benar-benar memberikan solusi konkret untuk para guru non-ASN: pengakuan kerja, peningkatan insentif, jaminan sosial, dan kejelasan jenjang karier. Ini bukan semata bentuk kepedulian, melainkan kewajiban negara dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan berdaya saing.
Di tengah semangat Pendidikan Bermutu untuk Semua, mari kita dorong kebijakan yang lebih adil, kolaboratif, dan berpihak pada pemerataan akses serta kualitas. Negeri dan swasta bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk disinergikan demi cita-cita besar pendidikan Indonesia.
Hari Pendidikan Nasional 2025 adalah saat yang tepat untuk meneguhkan bahwa seluruh pendidik dan seluruh lembaga pendidikan, apa pun statusnya, adalah bagian dari perjuangan suci mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah saatnya kita menyatukan langkah, menyetarakan perlakuan, dan merayakan keberagaman lembaga pendidikan sebagai kekuatan bangsa.
Selain persoalan kesejahteraan, aspek keamanan dan kenyamanan guru juga menjadi perhatian penting, terutama bagi para pendidik yang mengabdi di daerah pelosok atau wilayah yang tergolong rawan. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjalankan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa, bahkan dalam kondisi geografis dan sosial yang tidak selalu aman.
Kejadian beberapa waktu lalu mengenai pembegalan yang menimpa seorang guru menjadi pelajaran berharga sekaligus peringatan bagi semua pihak, khususnya aparat keamanan, untuk meningkatkan perlindungan terhadap para pendidik. Guru yang hendak melaksanakan tugas justru menjadi korban kejahatan, yang tentu saja dapat menurunkan semangat dan rasa aman mereka dalam menjalankan amanah negara.
Beruntung, dalam kasus tersebut, pihak kepolisian bertindak cepat dan berhasil menangkap pelaku serta mengembalikan kendaraan milik guru yang dibegal. Tindakan sigap tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk nyata dari kerja sama antara institusi pendidikan dan penegak hukum dalam menjaga keselamatan para pendidik.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya layak disampaikan kepada jajaran kepolisian atas keberhasilan menangani kasus ini. Semoga kerja sama seperti ini dapat terus ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia agar guru merasa dilindungi dan aman dalam menjalankan tugas di mana pun mereka ditempatkan.
Keamanan guru tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa seluruh pelaksana pendidikan dapat bekerja dengan tenang, fokus, dan penuh dedikasi. Tanpa rasa aman, proses belajar mengajar akan terganggu dan semangat mengabdi bisa terkikis.
Pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat perlu membentuk sinergi untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi guru. Patroli rutin di daerah rawan, pemberian fasilitas komunikasi darurat, serta penguatan koordinasi antara sekolah dan aparat keamanan bisa menjadi langkah konkret untuk mendukung guru.
Dengan adanya perlindungan yang maksimal, para guru akan semakin termotivasi untuk terus mengabdi, bahkan di daerah-daerah terpencil. Ini sekaligus menjadi penegasan bahwa negara hadir melindungi para pendidik dan menghargai setiap jengkal pengorbanan mereka.
Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi momentum penting untuk memperluas makna pendidikan bermutu, tidak hanya dalam aspek kurikulum dan fasilitas, tetapi juga dari segi perlindungan dan penghormatan terhadap keselamatan guru.
Guru yang aman dan sejahtera adalah fondasi dari pendidikan yang berkualitas. Jika guru dilindungi dan dihargai secara utuh, kualitas pendidikan pun akan meningkat secara signifikan.
Semoga semangat kolaborasi antara guru, pemerintah, dan aparat keamanan terus terjalin erat. Karena hanya dengan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan yang terjamin, cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud secara menyeluruh dan berkeadilan. (*)
*)Sekretaris PGRI Bangkalan
Editor : Ina Herdiyana