Oleh MOH. EFENDI*
KITA selalu percaya bahwa perempuan terdidik adalah anugerah. Setiap kali seorang ibu mengajari anaknya membaca, mendongeng sebelum tidur, atau dengan sabar menjawab ribuan ”kenapa?” dari buah hatinya, teringat betapa pendidikan sesungguhnya dimulai dari rahim, pelukan, dan tumbuh dalam kesabaran seorang perempuan.
Begitu pun di rumah, perempuan berperan membentuk karakter anak-anak sebelum mereka mengenal sekolah. Ibu yang melek literasi akan menanamkan cinta buku sejak dini dan mereka yang paham sains akan menjawab pertanyaan kenapa air laut di Madura bisa dibuat garam.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sering mengingatkan kita pada sosok Ki Hajar Dewantara, tetapi sering lupa bahwa R.A. Kartini adalah simbol perlawanan terhadap kebodohan lewat pendidikan. Dalam bagian surat Kartini untuk Nyonya N. Van Kol, Kartini menulis,”Karena saya yakin sedalam-dalamnya, perempuan dapat menanamkan pengaruh besar ke dalam masyarakat, maka tidak ada sesuatu yang lebih baik dan sungguh yang saya inginkan kecuali dididik dalam bidang pengajaran.”
Baca Juga: Belajar dari Warga Singapura
Kegelisahan Kartini mencerminkan pahit pada zamannya: begitu sedikit perempuan yang diberi kesempatan mengenyam pendidikan.
Ibu Adalah Sekolah Pertama
Hari ini, upaya membangun keterdidikan perempuan telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah, diperkuat dengan kesepakatan internasional mengenai pendidikan untuk semua (education for all). Namun, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Keterdidikan perempuan merupakan modal akademis yang memungkinkan dirinya berperan sebagai agen sosial dalam sebuah arena produksi kultural. Misalnya, perempuan sarjana pertanian dapat mengedukasi pentingnya produksi pangan lokal. Sarjana sosiologi akan memperjuangkan kesetaraan gender di ruang publik. Sedangkan sarjana ilmu komunikasi berperan memperkenalkan budaya dan tradisi daerahnya di kancah nasional maupun internasional. Dengan demikian, pendidikan perempuan tidak hanya memberdayakan secara individual, tetapi juga secara kolektif.
Lebih dari itu, keterdidikan perempuan akan menempatkannya pada posisi penting dalam masyarakat di berbagai profesi, misalnya sebagai dosen, kepala sekolah, anggota DPR, dan beberapa profesi startegis lainnya.
Dalam konteks perempuan Madura, mereka diposisikan sebagai madrasah pertama bagi anak. Namun, akses mereka terhadap pendidikan tinggi masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah praktik pernikahan dini yang kerap memaksa perempuan menghentikan pendidikan.
Persoalan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ekonomi, lingkungan, dan tekanan sosial. Selain itu, sebagian masyarakat bahkan menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk menghindari seks bebas. Akibatnya, tidak mengherankan jika angka pernikahan anak di Madura masih relatif tinggi.
Jika ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya, kenapa perempuan Madura yang terdidik belum setara dengan laki-laki? Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah (Long Form SP2020) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk suku Madura berusia 25 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan masih didominasi oleh laki-laki, hampir dari semua tingkat pendidikan SMP, SMA, perguruan tinggi, kecuali tingkat SD.
Akar masalahnya juga terletak pada sistem patriarki yang mengakar kuat, perempuan dianggap sebagai makhluk domestik yang harus tinggal di rumah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik. Akibatnya, banyak kaum perempuan yang tidak punya kesempatan menempuh pendidikan.
Banyak laki-laki yang masih menganggap urusan anak adalah tugas perempuan. Bahkan, tak sedikit perempuan terdidik yang memilih berhenti bekerja karena beban ganda, beban karier dan urusan keluarga yang tak tertanggungkan.
Baca Juga: Negeri yang Tergerus Katak Rebus
Mewujudkan Kesetaraan
Perlu revolusi cara berpikir bahwa mendidik anak bukan hanya tanggung jawab ibu, melainkan juga tanggung jawab ayah. Bahwa perempuan berhak mengejar mimpi akademisnya tanpa harus dikorbankan. Pemerintah harus hadir memastikan bahwa setiap perempuan Madura, baik di pesisir maupun pelosok, memiliki kesempatan sama untuk menjadi terdidik.
Tidak cukup hanya mengenang jasa para pahlawan pendidikan, tetapi juga butuh komitmen untuk membuka jalan bagi perempuan-perempuan terdidik agar tidak terjebak dalam pilihan sulit antara menjadi ibu atau akademisi, menjadi ibu atau perempuan karier. Karena sesungguhnya mereka bisa melakukan keduanya.
Pada akhirnya, kesenjanagan gender dan keterdidikan perempuan adalah tanggung jawab kolektif semua pihak. Saya sepenuhnya percaya bahwa perempuan terdidik sebagai anugerah yang tidak hanya dapat membangun keluarga, tapi juga bangsanya. (*)
*)Peneliti Access, Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Fisipol UGM
Editor : Ina Herdiyana