BANGKALAN, RadarMadura.id – Pengelola lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) banyak tidak tertib administrasi. Indikasinya, data pokok pendidikan (dapodik) puluhan lembaga tidak diperbarui. Salah satu penyebabnya karena sudah tidak punya murid.
Dinas Pendidikan (Dispendik) Bangkalan mencatat 47 lembaga tidak meng-update dapodik Rabu (12/7)–Kamis (31/8). Puluhan lembaga itu terdiri atas taman kanak-kanan (TK), kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), dan satuan PAUD sejenis (SPS). ”Setiap tahun aplikasi dapodik berubah versi dan sekolah harus melakukan updating,” ucap Kabid PAUD dan Pendidikan Nonformal Dispendik Bangkalan Soelistijawati.
Ada beberapa alasan puluhan lembaga PAUD tidak memperbarui data. Di antaranya, izin operasional berakhir dan tidak melaporkan penggunaan bantuan operasional pendidikan (BOP) tahun pelajaran sebelumnya. ”Ada juga yang tidak memperbarui dapodik karena siswanya sudah tidak ada,” imbuhnya.
Perempuan yang biasa dipanggil Tia itu mengungkapkan, puluhan PAUD yang tidak meng-update dapodik tidak akan mendapat bantuan dari pemerintah. Mulai dari bantuan sarana dan prasarana (sarpras) hingga bantuan operasional pendidikan (BOP). ”Risikonya ditanggung mereka sendiri,” kata Tia.
Menurut dia, pemperbaruan dapodik di sekolah terjadi setiap tahun. Upaya meminimalkan hal tersebut sudah dilakukan. ”Woro-woro sudah saya lakukan,” sambung perempuan berhijab itu.
Ketua Ikatan Guru Tanam Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Bangkalan Ummu Salamah menyatakan, sebagian besar sekolah yang tidak melakukan update dapodik sudah vakum. Lembaga-lembaga itu tidak memiliki siswa atau muridnya sedikit. Juga izin operasional sudah berakhir. Namun, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) masih aktif.
”Meski NPSN-nya masih aktif, sebagian besar izinnya tidak mau dicabut karena dikhawatirkan ke depan sekolahnya bisa kerkembang lagi,” sambungnya.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menyatakan, banyaknya sekolah yang tidak melakukan update dapodik harus disikapi. Apabila dibiarkan dapat berdampak pada keberlangsungan pendidikan. ”Karena harus mengeluarkan biaya operasional mandiri. Iya kalau misalkan pengelolanya mampu, kalau tidak? Dampaknya nanti kepada siswa,” katanya. (jup/luq)
Editor : Ina Herdiyana