TLANAKAN, RadarMaduramid – Anggaran miliaran rupiah sudah digelontorkan untuk membangun Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan.
Namun, kawasan yang ditargetkan beroperasi akhir 2026 tersebut belum juga menunjukkan geliat ekonomi yang berarti.
Fasilitas itu dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare dengan anggaran sekitar Rp11 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Dua gudang sudah tersedia, tetapi pemanfaatannya masih menunggu sejumlah tahapan administrasi, perizinan, serta kelengkapan sarana pendukung.
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menilai kondisi tersebut perlu segera dituntaskan.
Sebab, pembangunan APHT tidak cukup berhenti pada penyediaan bangunan, tetapi harus dilanjutkan dengan aktivitas ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat.
"Kami meminta Disperindag segera me-launching APHT agar ada aktivitas ekonomi dan outcome-nya bisa dirasakan masyarakat," ucap Faridi.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut APHT memiliki peluang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru.
Keberadaannya diharapkan tidak hanya membuka lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan usaha dan aktivitas bisnis tembakau yang legal.
"Karena sudah diatur dalam Perbup. Lalu di situ juga bisa menjadi mercusuar ekonomi baru bagi Kabupaten Pamekasan," tegasnya.
Kepala Disperindag Pamekasan Muharram menyatakan, pengoperasian APHT masih berproses.
Salah satunya menyangkut administrasi dan koordinasi dengan koperasi provinsi serta Bea Cukai untuk memenuhi kebutuhan perizinan.
"Kami mempunyai komitmen, akhir tahun ini memang maksimal sudah launching," ujarnya.
Menurut dia, dua gudang yang tersedia sudah bisa ditempati dan digunakan untuk operasional.
Namun, beberapa sarana dan prasarana masih perlu dilengkapi secara bertahap agar aktivitas di kawasan tersebut dapat berjalan maksimal.
"Itu nanti sambil lalu jalan, sambil lalu dilengkapi," tegas mantan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan itu. (afg/yan)
Editor : Amin Bashiri