PAMEKASAN, RadarMadura.id – Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman dan ajudannya, DS, membantah isu pemukulan yang beredar di media sosial.
Keduanya memastikan tidak ada tindakan kekerasan dalam insiden yang terjadi menjelang pelaksanaan Upacara HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8).
Informasi tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan setelah muncul unggahan di media sosial dan beberapa pemberitaan yang menyebut Bupati Kholil diduga melakukan pemukulan terhadap DS.
Narasi itu kemudian menyebar dan menjadi perhatian publik.
Baca Juga: PPPK Paro Waktu Diangkat Penuh Waktu Mulai 2027, Pemkab Bangkalan Masih Tunggu Juknis
Orang nomor satu di Bumi Gerbang Salam itu mengakui bahwa memang sempat memarahi DS.
Namun, informasi mengenai pemukulan tersebut tidak benar.
Dia menyebut kemarahannya hanya sebatas teguran dan pembinaan layaknya orang tua kepada anak.
”Sangat tidak benar kalau ada pemukulan. Kalau dimarahi ya. Namun, marahnya saya itu seperti orang tua kepada anaknya,” ungkap Bupati Kholil.
Mantan Anggota DPR RI itu menambahkan, setelah peristiwa tersebut dirinya langsung meminta maaf kepada DS.
Menurut Kholil, meminta maaf kepada staf setelah memberikan teguran merupakan hal yang biasa dilakukannya.
”Orang tua yang bersangkutan sudah menemui saya, dan kami sudah saling memaafkan. Jadi sekali lagi, sudah tidak ada masalah,” tegasnya.
Sementara itu, DS juga membantah adanya pemukulan dalam kejadian tersebut.
Baca Juga: Xiaomi Rilis Redmi M100 dengan Baterai Jumbo 7.900 mAh, Strategi Baru Redmi Menggoda Pengguna yang M
Dia menjelaskan, insiden bermula ketika bupati tiba di ruang kerja dalam kondisi sejumlah undangan upacara HUT Kemerdekaan RI sudah datang.
Karena terburu-buru, lanjutnya, Bupati Kholil menutup pintu ruang kerja agak keras.
Setelah itu, bupati kembali keluar dan marah karena menemukan sejumlah lokasi di rumah dinas masih terdapat sampah yang berserakan.
”Jadi saya tegaskan tidak ada pemukulan dalam kejadian tersebut,” tegasnya.
Pengamat politik asal Pamekasan Imadoeddin meminta publik bijak menyikapi informasi dugaan pemukulan bupati terhadap ajudannya.
Dia mengingatkan agar informasi yang belum terverifikasi tidak terburu-buru disebarluaskan.
Menurutnya, perkembangan media sosial yang cepat membuat informasi sensitif mudah menyebar tanpa melalui proses check and recheck.
Karena itu, masyarakat maupun penyampai informasi perlu memastikan kebenaran kabar dengan proses klarifikasi.
”Sehingga dalam proses penyebarluasannya atau dalam mengonsumsi informasi, betul-betul sudah melalui proses validasi yang sangat jelas dan akurat,” tandasnya. (lil/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti