PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dari 21 puskesmas di Pamekasan, 12 di antaranya hanya dipimpin pelaksana tugas (Plt).
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat akselerasi pelayanan kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Abd. Rasyid Fansori meminta pemkab segera mengisi jabatan kepala puskesmas (Kapus) definitif.
Menurut dia, tak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pengisian jabatan Kapus.
”Sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak melantik para kepala dinas atau Kapus yang masih (dijabat) Plt. Ini merupakan tahun produktif bagi bupati dan wakil bupati,” ujarnya.
Keberadaan pejabat definitif penting untuk menjaga stabilitas organisasi.
Sebab, Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil kebijakan strategis.
”Bagaimana Kapus bekerja normal kalau masih dijabat Plt. Sangat disayangkan jika waktu yang ada tidak dimanfaatkan maksimal,” ujarnya.
Lambatnya pengisian kekosongan jabatan bukan hanya berdampak pada birokrasi.
Pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga berpotensi ikut terganggu, apalagi puskesmas menjadi ujung tombak pelaksanaan program pemerintah.
”Ini berdampak kepada masyarakat karena berkaitan dengan pelaksanaan program-program prioritas,” tegas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman memastikan proses pengisian jabatan terus berjalan.
Pemkab kini menyiapkan manajemen talenta sebagai salah satu mekanisme pengisian jabatan selain seleksi terbuka.
Saudi menjelaskan, sistem tersebut berbasis digital dan terintegrasi dengan aplikasi e-Kinerja milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pemetaan kompetensi dan rekam jejak ASN menjadi dasar dalam penentuan pejabat.
”Kami sudah melakukan integrasi dengan aplikasi e-Kinerja BKN. Pamekasan siap menerapkan manajemen talenta untuk pengisian jabatan,” tandasnya. (afg/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti