PAMEKASAN, RadarMadura.id – Laju pembangunan infrastruktur belum banyak bergerak. Hingga memasuki triwulan ketiga, realisasi proyek jalan dinilai masih jauh dari target.
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Achmad Fauzi mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan proyek, terutama pembangunan jalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Namun, pelaksanaan di lapangan belum menunjukkan perkembangan berarti.
Baca Juga: Belasan Warga Positif HIV/AIDS, Dinkes Tahun Ini Ditarget Tes 20.285 Orang
”Berdasarkan laporan yang kami terima, salah satu kendalanya ialah perubahan harga satuan barang setelah kenaikan harga bahan bakar minyak,” ucapnya.
Akibatnya, rencana anggaran biaya yang disusun sebelum kenaikan harga harus disesuaikan.
Kondisi itu membuat sejumlah paket pekerjaan di OPD teknis belum bisa dijalankan.
”Kami terus menekan dinas teknis, terutama dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) serta dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP) agar mempercepat pelaksanaan kegiatan,” tegas Fauzi.
Dia menyebut, dinas berdalih sebagian proyek masih menjalani proses verifikasi dan validasi (verval). Meski begitu, alasan tersebut tidak boleh membuat pembangunan terus tertunda.
Fauzi mengingatkan, saat penetapan APBD 2026, bupati telah meminta seluruh kegiatan dimulai pada triwulan pertama.
Kenyataannya, hingga semester kedua berakhir, serapan anggaran dan progres pembangunan masih minim.
Baca Juga: Warga Klampis Temukan Bayi Terbungkus Kain Kuning di Bawah Pohon Mangga
Menurut dia, keterlambatan itu berdampak langsung kepada masyarakat.
Sebab, manfaat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar ikut tertunda.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan Tri Gunawan membenarkan sebagian proyek jalan masih dalam proses verval.
Pelaksanaannya juga terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak dan aspal.
Menurut dia, pihaknya masih menghitung dampak kenaikan harga tersebut terhadap pelaksanaan proyek, termasuk kemungkinan penyesuaian anggaran maupun perubahan sasaran lokasi pekerjaan.
”Kami masih akan koordinasikan dengan pimpinan dan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP),” janjinya.
Tri menambahkan, kebutuhan penanganan jalan di Pamekasan masih jauh di atas kemampuan anggaran.
Berdasarkan survei 2025, sekitar 750 kilometer dari total 1.051 kilometer jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak. (afg/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti