PAMEKASAN, RadarMadura.is – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan menggelar rapat paripurna kemarin (2/7).
Agendanya, penyampaian pandangan umum (PU) fraksi terhadap nota penjelasan bupati mengenai raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umumnya, mayoritas fraksi memberikan apresiasi atas capaian pengelolaan keuangan daerah karena kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Meski demikian, sejumlah catatan strategis tetap disampaikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah.
Delapan fraksi menilai, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dinilai perlu ditingkatkan agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dikurangi.
Selain itu, fraksi-fraksi juga meminta pemerintah daerah memaksimalkan realisasi belanja daerah sehingga manfaat APBD dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyampaikan bahwa secara umum seluruh fraksi menerima dan mengapresiasi kinerja eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah 2025.
Salah satunya, apresiasi karena kembali berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya, sekaligus ke-12 kali secara berturut-turut.
”Namun, seluruh catatan fraksi yang disampaikan dalam paripurna harus ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD ke depan, sehingga manfaatnya benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ali.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman menilai seluruh masukan dari fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Catatan dan rekomendasi yang disampaikan sangat berharga dan akan dibahas serta ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi tetap (rakortap) sebagai upaya memperbaiki pelaksanaan APBD ke depan.
”Dari awal sudah kami tekankan agar APBD bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat,” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Amin Basiri