SUMENEP, RadarMadura.id – Ribuan warga Pamekasan yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Pamekasan Bangkit Bersama (AMPBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah kabupaten (pemkab) dan DPRD Pamekasan kemarin (2/7).
Dalam aksi damai tersebut, mereka menuntut agar program makan bergizi gratis (MBG) tetap dilanjutkan.
Pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), massa mulai bergerak dari Taman Arek Lancor sekitar pukul 09.00.
Mereka menyampaikan orasi dan lima tuntutan kepada eksekutif dan legislatif. Massa meminta agar semua tuntutan tersebut harus diteruskan kepada pemerintah pusat.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman dan Wakil Bupati Sukriyanto, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), serta sejumlah pimpinan OPD.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur bersama sejumlah anggota dewan dan perwakilan fraksi juga menemui massa aksi.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi AMPBB Mamang Suryadi menyatakan, aksi ini merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan kebijakan publik agar berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
Selain itu, bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
”Bagi AMPBB, MBG bukan sekadar program pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Program ini investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Indonesia,” ucapnya.
Aksi damai tersebut membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan DPRD Pamekasan untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.
Pertama, meminta MBG tetap dilanjutkan sebagai investasi pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045.
Kedua, mengutamakan penggunaan bahan pangan dari petani, nelayan, peternak, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal.
Ketiga, memastikan tata kelola program berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Keempat, mendesak pemerintah mencegah praktik monopoli dalam rantai pasok MBG dengan memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha lokal.
Kelima, meminta program tersebut diintegrasikan dengan strategi pembangunan ekonomi daerah guna memperkuat ketahanan pangan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Kami meminta tuntutan kami disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat oleh legislatif dan eksekutif. Sebab, aksi ini bentuk tanggung jawab moral masyarakat Pamekasan untuk mengawal agar Program MBG benar-benar menjadi investasi pembangunan SDM dan kebangkitan ekonomi lokal,” tegasnya.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menegaskan bahwa program MBG memberikan dampak besar terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkontribusi dalam menekan angka stunting, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
”Kami tetap mendukung keberadaan MBG. Manakala ada hal yang kurang atau perlu penataan ulang, tentu itu harus dilakukan. Managemen yang kurang misalkan, itu harus diluruskan dan diperbaiki,” pesannya.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur. Dia mendukung keberlanjutan Program MBG.
Namun dia menekankan pelaksanaan di lapangan harus memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan, terutama terkait standar gizi, kelayakan menu, keamanan pangan, serta kualitas bahan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
”MBG di Pamekasan sudah menyerap tenaga kerja kurang lebih 6.450 orang. Kalau ditutup, mereka akan menganggur,” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Amin Basiri