PAMEKASAN, RadarMadura.id – Komisi III DPRD Pamekasan memberi perhatian serius terhadap kinerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (DPRKP).
Hingga akhir semester pertama tahun anggaran 2026, realisasi kegiatan fisik yang melekat di dinas tersebut masih nol persen.
Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi menyebut, persoalan tersebut menjadi sorotan dalam rapat evaluasi bersama DPRKP.
Serapan anggaran masih bertumpu pada belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai, sementara program yang berdampak langsung kepada masyarakat belum berjalan.
”Untuk kegiatan fisik masih nol persen. Ini menjadi perhatian kami karena serapan anggaran hanya terfokus pada kegiatan rutin, sedangkan kegiatan yang menyentuh masyarakat hampir belum ada,” kata Fauzi.
Selain itu, Komisi III juga membahas sejumlah kegiatan tahun 2025 yang tidak terlaksana dan kembali dianggarkan pada 2026.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat percepatan pembangunan apabila tidak segera diselesaikan.
Oleh sebab itu, Fauzi mendesak DPRKP benar-benar serius dalam mempercepat proses realisasi pembangunan.
Komisi III juga mengkritisi minimnya keterbukaan data dari DPRKP terkait detail kegiatan fisik di 2026.
Selama rapat, dinas dinilai hanya menyampaikan data secara global sehingga menyulitkan dewan menjalankan fungsi pengawasan, terutama untuk memantau perkembangan proyek di lapangan.
”Data yang disampaikan masih bersifat umum. Padahal kami membutuhkan data yang lebih terperinci agar fungsi kontrol DPRD dapat berjalan maksimal,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri