PAMEKASAN, RadarMadura.id – Infrastruktur jalan di Kabupaten Pamekasan masih belum merata. Salah satunya jalan yang menghubungkan Dusun Kembang Satu dengan Dusun Kembang Dua di Desa Palengaan Dajah, Kecamatan Palengaan.
Kerusakan yang terjadi sangat parah dan dibiarkan tanpa penanganan oleh pemerintah.
Sehingga, warga harus bergotong royong untuk melakukan perbaikan jalan secara swadaya.
Bahkan, terdapat warga yang harus menggadaikan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil untuk biaya perbaikan mandiri.
Baca Juga: SPBU Berpeluang PHK Karyawan, Dampak Pengurangan Distribusi BBM Bersubsidi
Perbaikan dilakukan dengan betonisasi jalan. Kini proses perbaikan berjalan lebih dari 20 hari.
Pengerjaan dilakukan sejak siang hingga malam tanpa mengandalkan anggaran pemerintah. Jalan yang berhasil diperbaiki sekitar 400 meter.
Tokoh masyarakat Abd. Rohman mengatakan, pembangunan jalan di daerahnya dikerjakan secara sukarela.
Tidak ada upah bagi para pekerja karena warga sepakat mengedepankan gotong royong demi mempercepat perbaikan akses tersebut.
”Sudah hampir 20 hari kami bekerja siang dan malam. Alhamdulillah, sekitar 400 meter jalan berhasil diperbaiki. Semua dilakukan secara gotong royong,” terangnya.
Biaya yang telah dikeluarkan berkisar Rp 133 juta. Sementara anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan pembangunan ruas jalan sepanjang sekitar dua kilometer tersebut diperkirakan mencapai Rp 1,5 miliar.
Baca Juga: Yakin Pelaku Tertangkap, Risang Pasca Beredar Kolase Video RYS Bersama Teman Pria
Pembangunan diawali dengan modal Rp 100 juta hasil menggadaikan BPKB mobil milik Pengasuh Ponpes Baitul Ulum Sumber Baru Kembang Dua KH Moh. Sofiyullah Maklum.
Langkah itu diambil agar pembangunan tidak terus tertunda di tengah kebutuhan masyarakat akan akses jalan yang layak.
”Beliau (KH Moh. Sofiyullah Maklum) rela menggadaikan BPKB mobilnya agar pembangunan jalan ini bisa segera dimulai karena memang sangat dibutuhkan masyarakat,” sambungnya.
Selain menyumbang tenaga, warga juga bergotong royong menyediakan material dan konsumsi bagi para pekerja.
Antusiasme itu muncul karena jalan tersebut menjadi akses utama bagi aktivitas pendidikan, pertanian, dan perekonomian warga.
Rohman juga menyayangkan minimnya perhatian pemerintah. Selama sepuluh tahun terakhir, pihak desa tidak bisa memperbaiki jalan penghubung di wilayah tersebut.
”Bahkan, kepala desa tidak menyumbang satu persen pun dalam pembangunan jalan ini. Karena itu, masyarakat akhirnya bergerak sendiri dengan mencari dana sendiri,” tutur Rohman.
Dia berharap perjuangan warga menjadi perhatian pemerintah daerah. Sebab, pembangunan infrastruktur di pelosok tidak seharusnya bergantung pada kemampuan swadaya masyarakat semata. (afg/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti