PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.
Kehadiran satuan baru di bawah naungan TNI Angkatan Darat (AD) tersebut dinilai strategis dalam memperkuat pertahanan sekaligus mendorong pembangunan wilayah.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyatakan, pemerintah kabupaten mendukung penuh proses pembangunan tersebut. Baginya, keberadaan Yonif TP di Kota Gerbang Salam tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
”Semuanya sudah clear. Dan kami bersinergi untuk mempercepat realisasi pembangunan, termasuk dukungan koordinasi lintas sektor agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana,” ungkap Bupati Kholil.
Di samping itu, orang nomor satu di Kabupaten Pamekasan tersebut juga berkomitmen menjadi mediator antara pemerintah dan masyarakat guna memastikan tidak terjadi kesalahpahaman selama proses pembangunan berlangsung.
Baca Juga: Aktivis Lingkungan Sebut Pengawasan Reklamasi Lemah
Mengingat sebagian lahan milik Perhutani seluas sekitar 62,5 hektare yang akan digunakan untuk pembangunan Yonif TP masih ditanami tembakau oleh warga setempat.
Bupati Kholilurrahman menegaskan, pendekatan persuasif dan komunikasi terbuka akan terus dikedepankan agar proses pembangunan tetap berjalan tanpa merugikan masyarakat. Harapannya, pembangunan yang direncanakan mulai digelar pada Juni mendatang tersebut tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga.
”Kami siap melobi masyarakat, khususnya warga yang sudah telanjur menanam tembakau. Kami yakin, ketika mereka memahami pembangunan ini manfaatnya juga untuk kepentingan bersama, maka akan diterima dengan lapang dada,” tuturnya.
Sementara itu, Komandan Distrik Militer (Kodim) 0826/Pamekasan Letkol Kav Agus Wibowo Hendratmoko mengatakan, lokasi di Desa Larangan Slampar dinilai strategis dan memenuhi syarat untuk pembangunan kompi militer. Baginya, koordinasi dengan masyarakat terus dilakukan karena pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap.
”Kalau soal lahan kami memang masih akan berkoordinasi dengan masyarakat. Karena masih ada yang ditanami tembakau. Ini bukan lahan warga, tapi milik Perhutani yang dikelola oleh warga. Jangan salah persepsi,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri