PAMEKASAN, RadarMadura.id – Di saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan malah menggelar bimtek di Malang.
Kegiatan yang berlangsung sejak Jumat hingga Minggu (8–10/5) tersebut menuai sorotan. Sebab, peserta dipungut kontribusi sebesar Rp 2,6 juta.
Kepala Dispendukcapil Pamekasan Agus Budi Santoso mengatakan, kegiatan bimtek di Malang bukan kali pertama digelar oleh institusinya.
Lokasi tersebut sebelumnya juga pernah digunakan untuk kegiatan serupa.
Baca Juga: Pengadaan Bahan Mamin WB Rutan Kelas II-B Sampang Buka Celah Permainan
Sebelum menentukan lokasi kegiatan, institusinya lebih dulu melakukan survei ke sejumlah tempat di Pamekasan.
Namun, hasilnya dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan bimtek.
”Kemarin pesertanya ada sekitar 80 desa, sekarang 170 desa. Kami sudah survei di Pamekasan dengan orang sebanyak itu, ternyata di sini tidak ada tempat yang bisa menampung,” paparnya.
Dia menjelaskan, setelah dilakukan pendataan ulang, jumlah delegasi desa dan puskesmas yang hadir mencapai sekitar 150 peserta.
Meski jumlah peserta tidak sesuai perkiraan awal, pihak hotel di Malang tetap bersedia menerima kegiatan tersebut.
”Ternyata yang ikut hanya 150, tetapi di sana tetap mau menerima kami,” terangnya.
Agus juga membenarkan adanya pembayaran kontribusi Rp 2,6 juta dari peserta bimtek untuk kebutuhan selama kegiatan berlangsung.
Baca Juga: Polres Pamekasan Ringkus Dua Perempuan Terduga Pelaku Pencurian Emas di Dompu, NTB
Namun, alasan keterbatasan tempat di Pamekasan itu dipersoalkan aktivis Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formaasi) Pamekasan, Iklal Iljas Husain.
Dia menilai dalih tersebut tidak masuk akal. Dia memastikan banyak hotel yang mampu menampung ratusan peserta di Pamekasan.
Iklal menegaskan, lokasi kegiatan di luar kota serta pungutan kontribusi kepada peserta mencederai tujuan kegiatan.
”Perwakilan desa dan puskesmas wajib bayar Rp 2,6 juta. Dari total 150 peserta, maka uang Rp 390 juta terkumpul dan ditransfer ke rekening pribadi,” terangnya.
Dia menilai kegiatan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Pemkab Pamekasan. Terlebih, selama ini pemerintah daerah terus menggencarkan efisiensi anggaran.
”Ini menjadi atensi serius. Apalagi omon-omon pemerintah daerah selalu efisiensi, atau memang ini skema pemerintah,” tandas pria berdomisili Sumenep itu. (afg/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti