KOTA, RadarMadura.id - Alokasi anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan janggal.
Sebab, nilainya mencapai Rp 226.200.000. Dana tersebut diproyeksikan untuk pengadaan isi stapler (staples), snelhecter, hingga lem kertas.
Kepala DLH Pamekasan Supriyanto tak memungkiri anggaran pengadaan ATK di lembaganya mencapai ratusan juta. Dana tersebut untuk pemenuhan operasional ATK selama satu tahun anggaran.
Kedati demikian, dana ratusan juta itu belum direalisasikan hingga kemarin (7/5). DLH Pamekasan menunggu informasi lebih lanjut terkait pelaksanaannya.
"Masih menunggu info dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan", ungkap Supriyanto pada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Aktivis Pamekasan Rohim meminta anggaran tersebut dibelanjakan sesuai kebutuhan riil di lapangan. Sebab, mengingatkan, penggunaan APBD harus mengedepankan prinsip efisiensi dan transparansi.
"Nominal ratusan juta rupiah untuk pengadaan ATK dianggap terlalu besar. Maka, realisasinya harus diawasi secara ketat. Jangan sampai anggaran sebesar itu tidak sesuai kebutuhan atau malah mubazir,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. (afg/jup)
Editor : Amin Basiri