PAMEKASAN, RadarMadura.id - DPRD Pamekasan berencana memanggil dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR).
Langkah itu menyusul pengalokasian anggaran survei jalan dan jembatan yang nilainya dinilai tidak relevan. Yakni, mencapai sekitar Rp 800 juta.
Anggaran jumbo tersebut dipecah menjadi 12 paket kegiatan.
Perinciannya, tujuh paket survei jalan, empat paket survei jembatan, dan satu paket untuk biaya umum atau operasional lainnya.
Masing-masing paket dianggarkan mulai Rp 30 juta hingga Rp 100 juta.
Besarnya anggaran tersebut disorot wakil rakyat. Sebab, di tengah banyaknya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang mendesak, anggaran ratusan juta justru dialokasikan untuk kegiatan survei yang dianggap minim dampak langsung terhadap masyarakat.
Hemat kami, dengan anggaran sebesar itu kurang relevan kalau hanya sebatas survei.
"Nanti kami panggil dan konfirmasi langsung", ungkap Ketua Komisi III DPRD Pamekasan Ahmad Fauzi kemarin (7/5).
Politikus Partai Demokrat itu mengungkapkan, penggunaan anggaran tersebut perlu dibuka secara terperinci.
Mulai dari dasar penganggaran, urgensi pelaksanaan survei, hingga output yang dihasilkan dari kegiatan rutin tersebut.
Kecuali itu termasuk pembangunan fisik, mungkin lebih kompatibel secara pemanfaatan anggaran.
"Karena kalau hanya survei dengan nominal sebesar itu, kami kira kurang begitu relevan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan sekarang", tegasnya.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan Tri Gunawan mengeklaim verifikasi survei kondisi jalan dan jembatan memang rutin dilakukan sesuai petunjuk kementerian.
Kegiatan itu wajib dilakukan, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
”Survei kondisi jalan dan jembatan ini setiap tahun diverifikasi oleh Kementerian PUPR. Jadi ini bukan survei untuk jalan yang kami tangani, pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Amin Basiri