PAMEKASAN, RadarMadura.id – Proses distribusi program makan bergizi gratis (MBG) dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) Kemala Bhayangkari tersendat. Pasalnya, Badan Gizi Nasional (BGN) dikabarkan menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara operasional atau suspend dapur tersebut.
Selain itu, SPPG Yayasan As-Salman Buddagan, Pamekasan, disebut juga di-suspend. Penghentian terjadi setelah Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan sejumlah persoalan mendasar pada aspek infrastruktur dapur. Suspend berlaku mulai Rabu (15/4).
Korwil BGN Pamekasan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif membenarkan bahwa SPPG Kemala Bhayangkari dan Yayasan As-Salman Buddagan di-suspend. Dia mengeklaim sanksi yang dijatuhkan pada SPPG Kemala Bhayangkari tidak berkaitan dengan video dugaan susu basi dan bercacing di SDN Sentol 2 yang viral sepekan lalu.
”Murni hasil sidak Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Pusat. Alasannya, infrastruktur dan sarana prasarananya tidak sesuai. Kalau spesifikasinya kami tidak tahu. Kami tegaskan bukan karena viral,” tegasnya.
Baca Juga: Keluarga Oknum LSM Tawarkan Damai dengan Pelapor
Ketua DPC Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Pamekasan Moh. Mohtar Rosid menilai, temuan BGN itu mempertegas realisasi program MBG di Kota Gerbang Salam belum maksimal. Pihaknya mendesak Korwil BGN dan Satgas MBG segera melakukan sidak dan mengevaluasi semua SPPG yang beroperasi di Pamekasan.
Mohtar menduga, temuan dua dapur bermasalah itu bisa menjadi fenomena gunung es. ”Jangan sampai yang terungkap hanya sebagian kecil, sementara yang lain luput dari pengawasan,” tuturnya.
Baginya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini secara tidak langsung berdampak pda kesehatan masyarakat dan pengentasan stunting atau gizi buruk anak-anak Indonesia. Standar kelayakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat harus dijalankan dengan baik. BGN dan Satgas MBG harus tegas tanpa pilih kasih.
Mohtar menilai, temuan BGN tersebut juga menjadi tamparan keras bagi Korwil BGN Satgas MBG Pamekasan. Itu mengindikasikan lemahnya pengawasan sejak awal operasional. Seharusnya, verifikasi kelayakan dapur dilakukan secara ketat sebelum program berjalan, sehingga dapur beroperasi sesuai SOP.
”Jika pengawasan baru dilakukan saat beroperasi, maka ada potensi kelalaian yang harus dievaluasi secara serius oleh pihak terkait di semua dapur. Kesannya juga Korwil BGN dan Satgas MBG tidak serius,” tuturnya.
Koran ini sudah berupaya menghubungi Kepala SPPG Kemala Bhayangkari Moh. Ilham Efendy sejak pukul 08.00. Namun yang bersangkutan tidak merespons hingga pukul 15.00. Padahal, pesan dan panggilan pada nomor yang biasa digunakan dalam kondisi aktif. (lil/bil)
Editor : Amin Basiri