Krisis air bersih, khususnya di musim kemarau, kerap menjadi persoalan yang berulang setiap tahun. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius anggota Komisi D DPRD Pemprov Jatim Dapil Madura Nurul Huda.
KEKERINGAN atau krisis air bersih termasuk persoalan yang terus berulang setiap tahun. Fenomena tersebut seolah menjadi siklus tahunan yang sulit dihindari, terutama ketika musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya.
Data pemerintah mencatat, pada musim kemarau 2025 lalu, sedikitnya lebih dari 800 desa dan sekitar 400 ribu kepala keluarga di Jawa Timur terdampak kekeringan.
Angka tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan ketersediaan air bersih belum sepenuhnya teratasi dan menjadi ancaman nyata bagi masyarakat.
Lebih-lebih prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan potensi kemarau dengan intensitas cukup panjang di beberapa daerah.
Kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pihak agar langkah kewaspadaan dan antisipasi dapat dilakukan sejak dini.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Dapil Madura Nurul Huda mengutarakan, Pemprov Jatim sejauh ini telah mempersiapkan dan melakukan langkah antisipasi dini untuk menghadapi musim kemarau 2026.
Upaya tersebut dinilai penting mengingat musim kemarau atau kekeringan kerap menimbulkan dampak besar bagi masyarakat, terutama di Pulau Madura.
”Kami sebagai anggota DPRD di tingkat provinsi, yang mewakili masyarakat Madura selalu mengawasi dan memantau seluruh program-program pemprov yang berkaitan dengan penyediaan air bersih,” ungkap legislator yang akrab di sapa Ra Huda tersebut.
Legislator muda asal Kota Bahari itu menekankan, program-program pemerintah yang berkenaan dengan penanggulangan kekeringan harus berkelanjutan dan tepat sasaran.
Karena tidak cukup dilakukan secara insidental setiap musim kemarau, melainkan membutuhkan perencanaan jangka panjang agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
”Secara umum program untuk mengantisipasi musim kemarau itu ada dua. Jangka pendek yang berupa penyaluran bantuan air bersih langsung dan jangka panjang melalui penguatan sumber daya air, seperti revitalisasi dan pembangunan infrastruktur penampungan,” ujarnya.
Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga mengaku konsisten dalam mengawal berbagai program yang digagas Pemprov Jatim berkenaan dengan penanggulangan kekeringan.
Terutama yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air bersih, khususnya di wilayah rawan kekeringan di Pulau Garam.
”Setiap tiga bulan kami menggelar rapat dengar pendapat bersama dinas-dinas teknis yang menjadi mitra Komisi D. Kami terus memberikan masukan agar dampak musim kemarau tidak terlalu dirasakan masyarakat di daerah rawan kekeringan,” ujarnya.
Ketua KNPI Kabupaten Sampang itu menegaskan, salah satu acuan penting dalam mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini adalah data tahun sebelumnya.
Dengan begitu, kebijakan yang diambil pemerintah lebih terarah, tepat sasaran, dan mampu meminimalisasi dampak buruk dari kemarau tahun ini.
”Kami selalu memberikan masukan apa yang terjadi di dapil masing-masing. Harapannya, yang kurang di 2025 dievaluasi untuk diperbaiki dan ditingkatkan di 2026. Sehingga, krisis air bersih tidak meluas,” tegasnya.
Ra Huda menilai, penanganan dampak musim kemarau dan krisis air bersih tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan melalui sinkronisasi program yang terintegrasi.
Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota dan desa.
”Tidak boleh ada egosentris. Kekeringan dampaknya tidak hanya sebatas kekurangan air bersih. Tapi, berimbas luas terhadap sektor pertanian, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas pendidikan. Artinya, air ini kebutuhan dasar, jadi pemerintah harus hadir,” pungkasnya. (*/bil)
Editor : Amin Basiri