PAMEKASAN, RadarMadura.id – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 64.463.805 untuk kegiatan belanja meja kantor dan kursi kerja.
Namun, anggaran jumbo tersebut diklaim telah dilakukan relaksasi atau pemangkasan.
Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman mengatakan, pembelian furnitur di institusinya memang sudah direncanakan sejak lama. Namun, baru masuk nomenklatur anggaran tahun ini.
Baca Juga: Bupati Kholil Cari Figur Jadi Ketua Paguyuban Batik
Anggaran itu nantinya digunakan untuk revitalisasi sarana prasarana (sarpras) kantor guna mendukung kegiatan pengadaan ASN.
”Yang awalnya meja, kursi, dan lain-lain dianggarkan Rp 50 jutaan, direlaksasi sekitar 50 persen,” ucap Saudi.
Menurutnya, meski sudah dilakukan relaksasi penganggaran, namun keputusan tersebut belum di-update pada pergeseran anggaran.
Penyesuaian secara resmi baru direncanakan akan ditetapkan pada Mei mendatang setelah seluruh proses evaluasi dan sinkronisasi selesai.
Di samping itu, Saudi mengaku hingga saat ini belum dapat memastikan belanja untuk peningkatan sarpras kantor tersebut dapat direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.
Sebab, masih adanya penyesuaian kebijakan fiskal daerah yang berpotensi memengaruhi sejumlah kegiatan.
”Semoga tidak ada relaksasi lagi,” harap pria yang juga menjabat sebagai Kepala DP3AP2KB Pamekasan itu.
Baca Juga: Persoalkan MBG, Forum Mahasiswa dan Masyarakat Reformasi Pamekasan Demo Pemkab
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Wiraraja Madura Wilda Rasaili menilai kebijakan relaksasi anggaran di awal tahun berjalan mencerminkan lemahnya kualitas perencanaan daerah.
Baik sejak tahapan penyusunan dokumen RKPD hingga penetapan APBD.
”Seolah tidak adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan riil di lapangan. Seharusnya, sejak awal proses penyusunan dilakukan secara matang dengan penentuan skala prioritas yang jelas,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri