PAMEKASAN, RadarMadura.id – Realisasi program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan kembali menuai sorotan.
Program nasional tersebut dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
Salah satunya terkait banyaknya mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang disebut belum memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
Merespons dinamika tersebut, massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Masyarakat Reformasi (Formasi) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Pamekasan kemarin (6/4).
Para demonstran menuntut seluruh stakeholder terkait, mulai dari pemerintah daerah melalui Satgas MBG hingga Korwil BGN melakukan evaluasi menyeluruh.
Baca Juga: BKPSDM Bakal Belanja Furnitur Puluhan Juta
Selain itu, Formasi juga menilai langkah-langkah pengawasan dan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan tim satgas ke sejumlah dapur MBG sejauh ini belum berjalan optimal.
Bahkan, hasil maupun temuan dari kegiatan pengawasan tersebut dinilai tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada publik.
”Bukan kami tidak percaya, akan tetapi ini menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas Tim Satgas,” ucap koordinator lapangan (Korlap) aksi, Iklal.
Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan kondisi fasilitas dapur MBG yang beroperasi di Pamekasan dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar sebagaimana diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, sejumlah dapur masih memiliki kekurangan dari sisi kelayakan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Aspek lain yang dinilai krusial adalah berkenaan dokumen sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga ketersediaan tenaga ahli gizi.
Keberadaan tenaga profesional tersebut dianggap penting untuk memastikan kualitas makanan, standar kebersihan, serta keamanan konsumsi bagi penerima manfaat MBG.
”Setelah demo hari ini, kami akan mendumaskan (membuat pengaduan, Red) terkait MBG ke kejaksaan, untuk melaporkan 121 SPPG yang terindikasi tidak sesuai SOP,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Tim Satgas MBG Pamekasan, Taufikurrachman menilai aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut menjadi masukan penting bagi perbaikan pelaksanaan program di lapangan.
Khususnya terkait pemenuhan seluruh persyaratan operasional oleh mitra pelaksana.
”Itu temuan masyakat di lapangan, kami mengucapkan terima kasih. Nanti kami cari penyelesaian. Tetapi kalau Satgas dinilai tidak bekerja, tentu tidak. Kami sudah melakukan sesuai dengan kewenangan,” pungkasnya.
Taufik menyebut Tim Satgas MBG secara intensif menelusuri satu per satu kelengkapan dokumen serta penerapan SOP di setiap dapur mitra SPPG.
Baca Juga: Bupati Kholil Cari Figur Jadi Ketua Paguyuban Batik
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh mitra benar-benar memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis sebelum program berjalan secara optimal.
”Setiap ada laporan, kami langsung melakukan pemeriksaan dan rekomendasi serta menegur SPPG-nya. Kami memang tidak bisa bekerja sendirian, karena kami mitra. Sementara di lapangan cukup kompleks,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri