Nasional Madura Food & Travel Sastra & Budaya Sportainment Hiburan Features Cek Fakta Catatan Pendidikan Hukum Kriminal Ekonomi Bisnis Internasional Lifestyle Oto & Tekno Religi Ibu & Anak Kesehatan Radar Madura TV

Anggaran Rp 1,7 Miliar untuk Penanganan TBC Disorot, Dewan Ingatkan Harus Sesuai Kebutuhan Riil di Lapangan

Hera Marylia Damayanti • Rabu, 1 April 2026 | 13:40 WIB
Ilustrasi penderita TBC. (FREEPIK)
Ilustrasi penderita TBC. (FREEPIK)

PAMEKASANRadarMadura.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan kembali mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TBC). Tahun ini nilainya mencapai Rp 1,7 miliar.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, anggaran tersebut terbagi dalam tujuh paket pekerjaan.

Meliputi belanja bahan, makan minum (mamin), hingga sewa gedung. Nilai tiap paket bervariasi, mulai Rp 1,32 juta hingga Rp 1,62 miliar.

Namun, dalam penelusuran dokumen sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), ditemukan dugaan ketidaksinkronan antara nama paket dan uraian pekerjaan.

Baca Juga: Rokok Bodong Merek E.S Dipasarkan hingga Kepulauan

Pada dokumen tersebut, nama paket tercatat sebagai kegiatan penanganan TBC, tetapi uraian pekerjaan justru mengarah pada pengadaan rapid anti-HIV.

Temuan itu mendapat sorotan Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur. Legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan akan segera memanggil pihak terkait untuk klarifikasi.

"Akan kami panggil dan lakukan klarifikasi kalau memang seperti itu isinya," tegasnya.

Menurut dia, setiap dokumen pengadaan harus disusun secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan multitafsir maupun potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Ketidaksesuaian antara nama paket dan uraian pekerjaan, lanjutnya, tidak bisa dianggap sebagai persoalan administratif semata. 

"Itu bisa memengaruhi akurasi penggunaan anggaran dan efektivitas program pelayanan kesehatan," ujarnya.

DPRD, kata Ali Masykur, akan memastikan seluruh proses penganggaran berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan riil di lapangan.

Baca Juga: Kampung Koboi Tugu Selatan, Transformasi Desa Berbasis Potensi Lokal dalam Program Desa BRILiaN

Terlebih, dinkes termasuk OPD yang relatif aman dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

"Dinas kesehatan seharusnya betul-betul protektif dalam perencanaan anggaran. Jangan sampai terkesan asal memasukkan program. Masa nama program dan isi kegiatan tidak sama," kritiknya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin belum memberikan keterangan terkait alokasi dan pemanfaatan anggaran program tersebut.

Saat dihubungi, dia mengaku sedang berada di luar. "Mohon ditunggu, saya sedang di luar," jawabnya singkat. (lil/han)

Editor : Hera Marylia Damayanti
#nama paket #tbc #ketidaksesuaian #dinkes #pelayanan kesehatan