PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemkab Pamekasan telah menyampaikan keterangan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 kepada legislatif.
Pemerintah daerah menilai capaian kinerja dan realisasi program selama satu tahun terakhir menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Bupati Pamekasan KH. Kholilurrahman memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 yang dinilai menunjukkan tren positif.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Pamekasan berhasil mencatatkan angka 5,47 persen, yang mencerminkan mulai pulih dan bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
Selain itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan. Pemerintah daerah mencatat persentase kemiskinan berada di angka 12,77 persen.
Sementara itu, ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur melalui gini rasio tercatat sebesar 0,307, yang menunjukkan distribusi pendapatan relatif terkendali.
Dari aspek pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Pamekasan juga mengalami peningkatan dengan capaian 71,64.
Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada sektor pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat sebagai komponen utama pembentuk IPM.
Tidak hanya itu, indikator ketahanan wilayah juga menunjukkan perkembangan yang membaik.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Pamekasan Ingatkan Peserta JKN Perhatikan Hal Ini Sebelum Bepergian
Indeks rasio ketahanan bencana tercatat pada angka 86,50, yang mencerminkan meningkatnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi risiko bencana.
"Semua program prioritas semua berjalan, termasuk dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur, sekalipun belum sempurna," ungkap Bupati Kholil.
Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Sukriyanto menjelaskan, realisasi program yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025 juga cukup baik.
Pada 2025, APBD Pamekasan sebesar Rp 2,15 triliun dan terserap Rp 2,09 triliun atau 96,3 persen.
"Dan kami sadari, ada beberapa hal yang menjadi tantangan pada tahun lalu, yang paling besar adalah minimnya anggaran," tegasnya.
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menilai capaian kinerja pemerintahan daerah di awal masa kepemimpinan Bupati Kholil dan Wabup Sukri belum sepenuhnya maksimal.
Kondisi tersebut tidak terlepas dari situasi awal pemerintahan yang langsung dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
"Nanti untuk LKPj itu akan dikaji oleh tim pansus, mana yang janggal atau menyimpang atau justru sudah sesuai dengan perencanaan. Itu pansus nanti yang akan membedah," pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti