PAMEKASAN, RadarMadura.id – Perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah Madura menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir.
Namun demikian, persoalan ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar di empat kabupaten di Pulau Garam tersebut.
Berdasarkan indikator IPM, Kabupaten Pamekasan menunjukkan capaian paling progresif. Pada 2025, IPM Pamekasan tercatat 71,64, menjadi yang tertinggi di Madura sekaligus menembus kategori tinggi.
Sementara itu, Kabupaten Sumenep berada pada kisaran awal 70 poin.
Kemudian, diikuti Bangkalan di angka 68,15 poin, sedangkan Kabupaten Sampang masih berada di posisi terbawah dengan poin sebesar 67,3. Adapun IPM Jawa Timur di angka 76,13 poin.
Di sisi lain, tantangan terbesar Madura juga terlihat dari indikator kemiskinan.
Kabupaten Sampang menjadi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi mencapai 20,83 persen, disusul Bangkalan 18,66 persen, Sumenep 17,78 persen, dan Pamekasan 13,41 persen.
"Inilah yang menjadi tugas bersama, bagaimana IPM terus bisa didongkrak agar kemiskinan bisa turun," ucap Rektor Universitas Madura (Unira), Gazali, dalam forum diskusi Sinergisitas Program Lintas Sektor Wilayah Madura Bakorwil IV Pamekasan.
Baca Juga: Benahi Infrastruktur dan Pelayanan Dasar, Fokus Utama Pemkab Bangkalan dalam Musrenbang RKPD 2027
Menurutnya, untuk menangani peningkatan IPM sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah Madura dibutuhkan sinergisitas yang kuat antar lembaga pemerintahan.
Baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat harus berjalan terintegrasi.
"Pembangunan manusia itu tidak bisa parsial. Semua sektor harus bergerak bersama, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja," terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Bakorwil IV Pamekasan Sufi Agustini menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi pembangunan bersama seluruh pemerintah kabupaten di wilayah Madura.
Menurutnya, Bakorwil hadir sebagai representasi pemerintah provinsi yang berperan menjembatani koordinasi lintas daerah agar arah pembangunan berjalan selaras.
Menurutnya, salah satu fokus utama yang menjadi perhatian institusinya adalah pengembangan kompetensi SDM.
Penguatan kapasitas aparatur maupun masyarakat harus dilakukan secara berkala agar setiap kabupaten memiliki kesiapan yang sama dalam menjalankan program pembangunan.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Pamekasan Ingatkan Peserta JKN Perhatikan Hal Ini Sebelum Bepergian
"Kami sebagai perwakilan Pemprov Jatim di Madura ingin memastikan penguatan SDM terus dilakukan dan berkelanjutan. Sehingga, seluruh pemerintah kabupaten bisa saling bersinergi dan berkembang bersama," ujarnya.
Sufi menyebutkan, di wilayah Madura terdapat sedikitnya 24 unit pelaksana teknis (UPT) milik pemerintah provinsi, baik berupa cabang dinas maupun unit layanan teknis lainnya.
Keberadaan UPT tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
"Kita harus sering duduk bersama, saling rembuk dan 'nyekrup' program dengan kabupaten agar pembangunan Madura semakin maju, sejahtera, dan berkelanjutan," pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti