PAMEKASAN, RadarMadura.id – Aktivitas warga di Desa Rek Kerrek, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, terganggu.
Sebab, jembatan penghubung antara Kecamatan Palengaan dengan Kecamatan Proppo itu ambruk, Rabu (11/2).
Camat Palengaan Muzanni mengutarakan, robohnya jembatan di wilayah kerjanya tersebut terjadi sekitar pukul 13.42, Rabu (11/2).
Terputusnya jembatan jalan poros kabupaten itu mengakibatkan akses utama warga terputus total.
Sehingga, mengharuskan masyarakat mencari jalur alternatif yang lebih jauh.
”Jembatan itu penghubung jalan poros kabupaten, dari Desa Pangorayan, Proppo, ke Rek Kerrek, Palengaan,” ujarnya.
Pihaknya mengeklaim telah berkoordinasi lintas sektor terkait peristiwa ambruknya jembatan tersebut.
Baik di forum koordinasi pimpinan kecamatan (forkopimcam) maupun dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR).
”Sementara akan dibuat jembatan darurat dari bambu. Paling tidak untuk roda dua bisa lewat. Kalau untuk roda empat harus muter ke utara,” sebutnya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan Tri Gunawan mengaku sudah menerima adanya laporan jembatan ambruk di Desa Rek Kerrek tersebut.
Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah perbaikan bisa dilakukan tahun ini atau tidak.
Jembatan tersebut sebelumnya sudah disurvei pada Selasa (10/2), karena kondisinya dinilai tidak layak dilalui kendaraan roda empat.
Sehingga, akses jalan itu sempat ditutup sementara dengan palang kayu sebagai penanda larangan melintas.
Namun, peringatan tersebut diabaikan. Sejumlah pengendara nekat membuka palang penutup, sehingga jembatan tetap dilalui kendaraan roda empat.
Akibatnya, struktur jembatan yang sudah rapuh benar-benar ambruk keesokan harinya.
”Setelah kami survei lagi, ini masih koordinasi dengan pimpinan terkait dengan anggaran untuk rencana perbaikan,” katanya.
Tri menambahkan, jika melihat postur anggaran untuk penanganan jembatan di APBD 2026 sangat tidak memungkinkan.
Apalagi alokasi yang dibutuhkan cukup besar. Sementara anggaran untuk perbaikan jembatan yang dikelola hanya berkisar Rp 1,5 miliar.
”Itu penanganannya harus bongkar ulang, minimal butuh Rp 1,5 miliar kalau dibangun ulang. Jadi kalau hanya fokus ke satu titik ini, tidak ada untuk kegiatan yang lain,” ungkapnya.
Pemkab juga berencana mencari alternatif pendanaan dengan mengajukan proposal perbaikan infrastruktur jembatan yang ambruk tersebut ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Langkah ini ditempuh sebagai upaya percepatan penanganan.
”Makanya kami terus berkoordinasi dengan pimpinan bagaimana mengatasi jembatan ini,” pungkasnya. (lil/jup)
Editor : Hera Marylia Damayanti