PAMEKASAN, RadarMadura.id -;Kritik terhadap penggunaan APBD di sektor kesehatan berlanjut. Aktivis menyesalkan penggunaan anggaran ratusan juta rupiah di tengah kondisi fiskal daerah belum mapan.
Iklal Iljas Husain selaku pembina Forum Masyarakat Revolusi (Formasi) Pamekasan menilai, pos sewa gedung kegiatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
"Pemerintah daerah harus lebih sensitif terhadap kebutuhan dasar masyarakat,” ingatnya.
Menurut Iklal, penggunaan hotel atau gedung komersial harus dikesampingkan jika fasilitas milik pemerintah masih tersedia dan layak.
"Efisiensi anggaran seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap kegiatan yang dibiayai APBD", ujarnya.
Dia juga mendorong agar perincian belanja dipublikasikan secara terbuka untuk mencegah munculnya kecurigaan publik.
Iklal menegaskan, transparansi penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan uang negara.
"Kami juga berharap DPRD Pamekasan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap seluruh pos belanja di sektor kesehatan. Termasuk, anggaran sewa gedung", imbuhnya.
Iklal menilai, dana ratusan juta rupiah tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk program yang lebih prorakyat.
"Salah satunya adalah memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu,” tuturnya.
Sekadar diketahui, sebanyak 23 paket dengan nilai total sekitar Rp 435 juta disiapkan Dinkes Pamekasan untuk sewa gedung.
Anggaran itu digunakan untuk mendukung kegiatan pembinaan, monitoring, serta evaluasi sasaran program kesehatan dan penguatan sumber daya manusia kesehatan. (afg/yan)
Editor : Amin Basiri