PAMEKASAN, RadarMadura.id– Pusat layanan masyarakat di Kabupaten Pamekasan masih dinilai timpang.
Salah satu persoalan mencolok adalah penempatan pos layanan pemadam kebakaran (damkar) yang hingga kini masih terpusat di satu titik, yakni di wilayah perkotaan.
Kondisi tersebut berpotensi memperlambat respons penanganan kebakaran di wilayah pinggiran dan pelosok desa.
Akibatnya, pemerataan layanan darurat belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, khususnya di wilayah utara Kota Gerbang Salam.
Karena itu, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman memberikan perhatian serius terhadap pemerataan pos layanan tersebut.
Tujuannya, agar akses perlindungan dan keselamatan publik bisa dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat.
"Saya nanti akan minta minimal ada satu mobil damkar yang ditempatkan di utara,” ungkap Bupati Kholil.
Menurut dia, ketimpangan layanan di Pamekasan harus diselesaikan secara bertahap.
Meski demikian, kondisi keuangan pemkab saat ini sedang tidak baik akibat adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
"Sehingga, tidak terkesan kalau di utara terjadi kebakaran tidak apa-apa. Yang penting di selatan atau kota dapat ditangani dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP dan Damkar Pamekasan Mohammad Yusuf Wibiseno menyebut, anggaran yang tersedia pada 2026 belum memungkinkan untuk penambahan pos maupun pengadaan mobil damkar baru. Namun, pihaknya telah merencanakan pada 2027.
"Dilihat dari kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk tahun ini memang belum memungkinkan,” pungkasnya. (lil/han)
Editor : Amin Basiri