PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemkab Pamekasan mulai menyiapkan langkah konkret untuk mengembalikan status universal health coverage (UHC) ke skema prioritas.
Salah satunya dengan membentuk tim khusus lintas organisasi perangkat daerah.
Langkah tersebut muncul usai Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman bertemu dengan para pengusaha.
Dalam forum tersebut, pelaku usaha didorong mendaftarkan pekerja ke jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
Untuk memastikan rencana berjalan terukur, Bupati Kholil meminta Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pamekasan Taufikurrachman segera membentuk tim. Taufik menyebut, tim khusus itu kini sudah resmi bekerja.
”Timnya sudah terbentuk. Kami mulai menginventarisasi persoalan yang ada,” tegas mantan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan itu Jumat (23/1).
Menurut Taufik, timsus tersebut melibatkan unsur asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (kesra).
Termasuk, dinas kesehatan (dinkes), dinas sosial (dinsos), hingga badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD).
Timsus juga menyasar dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) serta rumah sakit.
Taufik menjelaskan, seluruh unsur tersebut diminta untuk bergerak bersama memetakan solusi menuju UHC prioritas.
”Tugas utama dari timsus adalah menampung persoalan lapangan sekaligus menyusun strategi menuju UHC prioritas. Targetnya, Pamekasan bisa kembali ke skema awal jaminan kesehatan,” sambungnya.
Taufik mengaku optimistis rencana itu dapat diwujudkan bila seluruh pihak berjalan searah.
”Harus optimis, kalau ada optimisme yang tertinggi, ya yang tertinggi. Kalau tidak optimis, nanti tidak bekerja,” tegasnya.
Upaya membentuk timsus tidak lepas dari persoalan fiskal yang menekan anggaran kesehatan daerah.
Sebelumnya, Pemkab Pamekasan hanya mampu menyediakan sekitar Rp 77 miliar untuk akses kesehatan tahun ini.
Sementara, lebih dari Rp 43 miliar harus digunakan untuk menutup tunggakan tahun sebelumnya ke BPJS Kesehatan.
Kondisi itu membuat kuota jaminan kesehatan daerah menyusut drastis dan memicu status UHC turun ke nonprioritas.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Maltuful Anam menegaskan, UHC prioritas tetap menjadi target yang harus diperjuangkan bersama. Sehingga, akses kesehatan masyarakat lebih mudah dijangkau.
Meski begitu, dia juga menyadari bahwa kondisi fiskal daerah dalam keadaan sulit.
”Kami juga mendorong rumah sakit untuk menyediakan hospital social responsibility (HSR) untuk membiayai masyarakat berobat,” pungkasnya. (afg/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti