PAMEKASAN, RadarMadura.id – Ribuan warga miskin di Kabupaten Pamekasan tak ter-cover jaminan kesehatan.
Baik program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI JKN) atau PBID.
Padahal, mereka masuk kategori desil satu hingga lima.
Data dari Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan, sebanyak 7.158 warga belum ter-cover jaminan kesehatan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kondisi ini menjadi persoalan serius karena kelompok tersebut masuk kategori paling rentan secara sosial dan ekonomi.
Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat mengakui masih banyak warga miskin tanpa jaminan kesehatan.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Apalagi, kuota jaminan kesehatan daerah tahun ini sangat terbatas.
”Kami akan menggerakkan tim untuk melakukan pendataan lanjutan di lapangan. Intinya kami akan memaksimalkan yang belum terdata sehingga mereka bisa benar-benar menerima jaminan kesehatan,” ujar Herman.
Menurut dia, pendataan faktual penting dilakukan untuk memastikan kondisi riil perekonomian masyarakat.
Sebab, data sosial bersifat dinamis dan bisa berubah dalam waktu singkat akibat berbagai faktor kehidupan.
”Hari ini bisa saja warga A tercatat sebagai keluarga sejahtera, tetapi ke depan kondisinya bisa berubah. Misalnya karena kecelakaan atau semacamnya, itu yang harus kami antisipasi agar bantuan tepat sasaran,” jelasnya.
Herman menambahkan, selama ini Dinsos menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, data tersebut tetap membutuhkan pemutakhiran agar kebijakan jaminan kesehatan tepat sasaran.
Dia menegaskan, klasifikasi antara miskin dan sangat miskin di lapangan sangat tipis.
Karena itu, verifikasi berlapis menjadi kunci agar bantuan tidak salah alamat.
”Kami butuh kerja sama semua lini agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa terlindungi,” pungkasnya. (afg/bil)
Editor : Amin Basiri