PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemkab Pamekasan masih menanggung utang pada BPJS Kesehatan sebesar lebih dari Rp 43 miliar.
Tunggakan tersebut merupakan kewajiban pembayaran premi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dalam program Universal Health Coverage (UHC) tahun 2025.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengaku pemkab telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran tunggakan UHC tersebut dan pasti dilunasi tahun ini.
Penyediaan anggaran ini bentuk komitmen pemerintah daerah agar layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu tetap berjalan secara maksimal.
”Rp 43 miliar itu bisa dipenuhi, karena sudah disiapkan Rp 77 miliar,” ucapnya.
Menurut dia, sisa anggaran dari pembayaran piutang tersebut akan dimanfaatkan untuk pembayaran premi PBID tahun berjalan dengan kemampuan meng-cover sekitar 75.155 peserta.
Pemkab telah menandatangani perjanjian dengan BPJS Kesehatan untuk menjamin 65.589 jiwa.
”Untuk bisa UHC Prioritas masih tetap, harus mencapai 98 persen (dari jumlah penduduk, Red) dengan keaktifan 80 persen,” katanya.
Orang nomor satu di Kota Gerbang Salam itu juga optimistis upaya lobi yang dilakukan ke BPJS Kesehatan pusat akan membuahkan hasil yang manis. Sehingga, status UHC di Pamekasan bisa kembali dipulihkan menjadi prioritas.
”Terkait lobi ke BPJS pusat sepertinya ada green light, Insyaallah dikabulkan.
Kami juga menitipkan ke Mahfud MD untuk lobi-lobi di pusat,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Pamekasan Maltuful Anam menyatakan, UHC prioritas menjadi target utama yang harus terus diperjuangkan. Namun untuk sembilan bulan ke depan, kondisi fiskal dinilai belum memungkinkan.
”Harapannya, setelah pembahasan Perubahan APBD, upaya mengembalikan UHC ke prioritas bisa direalisasikan,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri