SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan gerai Koperasi Merah Putih (KMP).
Namun di Kabupaten Pamekasan, dari total 189 desa/kelurahan, masih terdapat 12 KMP yang belum membangun gerai.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Diskop UKM dan Naker) Pamekasan Ahmad Sjaifudin mengeklaim, belum dimulainya pembangunan 12 gerai karena pemerintah desa/kelurahan keterbatasan lahan. Namun, pihaknya memastikan sudah ada opsi alternatif.
”Tinggal menunggu apakah lahan alternatifnya tersebut sesuai kriteria atau tidak,” ucap Ahmad.
Menurut dia, belasan desa/kelurahan yang belum melakukan pembangunan gerai KMP tersebar di enam kecamatan.
Perinciannya, Kelurahan Barurambat Kota di Kecamatan Kota, Desa Bulangan Barat dan Desa Bulangan Branta di Kecamatan Pegantenan.
Selain itu, KDKMP Desa Sumber Waru dan Desa Tampojung Tenggina di Kecamatan Waru.
Lalu Desa Akkor dan Desa Kacok di Kecamatan Palengaan, Desa Dempo Barat dan Desa Sana Daja di Kecamatan Pasean.
Termasuk juga Desa Tamberu, Desa Lesong Laok, serta Desa Bujur Tengah di Kecamatan Batumarmar.
”Yang sudah melakukan pembangunan gerai, per Kamis (8/1), progresnya rata-rata telah mencapai 30 persen,” tegasnya.
Dia menyebut, lahan yang digunakan untuk pembangunan gerai KMP harus memenuhi sejumlah persyaratan khusus.
Mulai dari luasan hingga letak yang strategis serta bebas dari persoalan hukum.
Syarat tersebut sudah merupakan ketentuan dari pemerintah pusat.
”Harus clear and clear, baru pembangunan gerainya bisa disetujui,” tuturnya.
Menurutnya, secara kelembagaan seluruh pemerintah desa/kelurahan di Kota Gerbang Salam sudah membentuk KMP dan memiliki badan hukum. Sementara untuk pembangunan gerai, institusinya tidak memiliki kewenangan.
”Kami hanya melakukan pembinaan terkait pengelolaan koperasinya,” terangnya.
Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, Sukriyanto menaruh harapan besar dengan adanya KMP tersebut.
KMP diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Utamanya, memperkuat usaha ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.
”Ada delapan lokasi yang ditarget rampung sekitar bulan Februari. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat beberapa waktu lalu,” pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri