PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemkab Pamekasan punya perhatian serius terhadap kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).
Itu dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menekankan, seluruh ASN harus memahami serta mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Hal ini jadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi.
”Tentu dimulai dari bupatinya,” kata Bupati Kholil usai menggelar orasi kebangsaan dan kepatuhan terhadap hukum bersama anggota Komisi Reformasi Polri Mahfud MD, Senin (5/1).
Orang nomor satu di Bumi Pamelingan itu mengeklaim, langkah ini diambil untuk memastikan para pegawai bekerja secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab.
Di samping itu juga mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.
”Pada saatnya nanti, kami akan meminta seluruh ASN menyerahkan pakta integritas, misalnya berjanji ketika melanggar siap untuk mengundurkan diri,” tegasnya.
Pengamat Kebijakan Publik Ahmad Faidi Haris menyatakan, sudah sepatutnya pemerintah menunjukkan komitmen dalam menekan potensi terjadinya pelanggaran oleh ASN.
Tidak cukup hanya melalui regulasi di atas kertas, melainkan harus diimbangi dengan pengawasan, sanksi, serta pembinaan.
Dosen UIN Madura itu menilai, kebijakan itu penting karena kepercayaan publik terhadap pemerintah perlahan tergerus di tengah maraknya kasus pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan aparatur negara.
Jika tidak segera direspons, kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
”Pemerintah dituntut untuk hadir sebagai teladan dalam penegakan hukum. Agar ASN benar-benar menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti