PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Pamekasan kecipratan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebesar Rp 10,4 miliar. Anggaran tersebut diproyeksikan untuk mendukung kegiatan pemeliharaan jalan.
Namun, realisasi pemanfaatan dana tersebut belum optimal. Berdasarkan data Bagian Perekonomian Setkab Pamekasan, serapan anggaran di angka 45,84 persen. Artinya, masih terdapat sekitar Rp 5,7 miliar yang belum terserap. Realisasi program tersebut juga dipantau Pemprov Jatim.
”Kami sudah melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Tim dari provinsi juga turun meninjau ke lapangan. Terutama yang menyangkut pekerjaan fisik di dinas PUPR,” kata Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Bachtiar Effendy.
Menurutnya, tidak semua pekerjaan atau program yang bersumber dari DBHCHT di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tuntas. Sebagian kegiatan dalam proses pelaksanaan. Selain itu, ada juga yang sedang pencairan anggaran.
”Kami berharap OPD pengampu DBHCHT segera menuntaskan semua target kinerjanya,” pintanya.
Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas PUPR Pamekasan Tri Gunawan tidak menampik anggaran DBHCHT yang belum terserap tersebut. Dia mengeklaim seluruh pekerjaan fisik dari kegiatan tersebut sudah selesai seratus persen.
Dia menyebutkan, anggaran Rp 10,4 miliar dimanfaatkan untuk pemeliharaan jalan pada 19 titik konektivitas industri hasil tembakau (IHT) yang tersebar di berbagai wilayah. Setiap lokasi anggarannya berkisar Rp 200 juta hingga Rp 500 juta.
”Alhamdulillah, pekerjaan fisik sesuai rencana. Untuk progres keuangan tinggal menunggu proses pencairan dari badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah (BPKPD),” pungkasnya. (lil/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti