PAMEKASAN, RadarMadura.id - Target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor persetujuan bangunan gedung (PBG) di Pamekasan tahun ini sebesar Rp 1,6 miliar.
Namun, hingga November, realisasinya telah melampaui target, lebih dari Rp 1,9 miliar.
Fungsional Tata Bangunan DPRKP Pamekasan A. Mustofa Ansori mengeklaim keberhasilan tersebut merupakan hasil dari berbagai langkah strategis.
Dampaknya, pendapatan dari sektor PBG mengalami peningkatan yang signifikan.
Menurutnya, salah satu langkah penting yang dilakukan institusinya adalah melakukan pengawasan ketat terhadap bangunan.
Dalam kegiatan tersebut, institusinya berkoordinasi dengan DPMPTSP bersama anggota OPD teknis.
Tujuannya, memastikan setiap bangunan mematuhi aturan. Sehingga, penerimaan PAD kian optimal.
Selain itu, penerapan regulasi pemerintah yang mewajibkan PBG atau sertifikat laik fungsi (SLF) sebagai syarat operasional izin usaha juga menjadi faktor pendukung, ungkap Mustofa.
Menurut Ansori, jika merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 28/2022, semua bangunan harus memiliki surat PBG. Baik hunian, pertokoan, dan sebagainya.
Namun, berdasar surat edaran (SE) tiga menteri yang diterbitkan akhir 2024, pemerintah daerah harus kehilangan salah satu sumber retribusi PBG. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pembebasan retribusi PBG bagi MBR diberlakukan sejak tahun ini.
Ketentuan MBR yang dibebaskan maksimal dengan rumah tipe 36 meter persegi dan penghasilan paling tinggi Rp 7 juta per bulan, tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Ismail sangat mengapresiasi atas realisasi PAD PBG yang mampu melampaui target.
Namun, pihaknya mendorong dinas terkait untuk terus berinovasi dan menggali semua potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Hal itu penting. Sebab, dana transfer ke daerah dari pusat tahun depan berkurang. Karena itu, pemerintah daerah harus memaksimalkan PAD.
Sehingga, ke depan, ketergantungan terhadap dana transfer bisa berkurang, pungkasnya. (lil/yan)
Editor : Amin Basiri