PAMEKASAN, RadarMadura.id - Upaya percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Pamekasan terus digodok.
Dua titik persoalan, seperti pendataan potensi desa yang belum tuntas dan kesiapan lahan serta fasilitas fisik dipercepat.
Wakil Bupati Pamekasan Sukriyanto menegaskan, pemerintah pusat sudah memberi sinyal keras melalui Surat Edaran (SE) bernomor 100.1.3.3/4845/SJ agar daerah bergerak cepat.
Namun, edaran pemerintah pusat itu tidak sepenuhnya bisa berjalan maksimal.
Sejumlah desa belum menyetorkan inventarisasi aset dan sarana pendukung yang dibutuhkan. Kondisi tersebut membuat tahapan pembangunan KDKMP di Pamekasan tersendat.
Pendataan menjadi dasar dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penguatan kelembagaan, ungkap mantan Kepala Desa (Kades) Blaban, Kecamatan Batumarmar, itu.
Sukri menyatakan, KDKMP bukan sekadar program administratif.
Tapi, juga instrumen ekonomi yang disiapkan untuk menggerakkan rantai pasok berbasis potensi lokal.
Kesiapan fisik seperti gerai hingga pergudangan dianggap kunci bagi koperasi agar beroperasi dengan bai.
Koperasi kerakyatan itu dirancang sebagai pengungkit ekonomi berbasis potensi lokal dengan pengelolaan terstruktur di tingkat desa.
Pembangunan tersebut menjadi bagian dari program nasional untuk memperkuat rantai pasok dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kopdes Merah Putih itu merupakan simbol kemandirian ekonomi rakyat.
Percepatan pembangunan gerai dan pergudangan harus dilakukan secara disiplin, terukur, dan kolaboratif.
Pamekasan harus bisa menjadi percontohan bagi daerah lain, tegasnya. (afg/bil)
Editor : Amin Basiri