PAMEKASAN, RadarMadura.id – Janji politik Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman digugat. Puluhan pedagang kaki lima (PKL) Arek Lancor (Arlan) menggelar aksi protes di depan kantor bupati Senin (27/10). Mereka menuntut agar pemimpin daerah itu menepati komitmennya untuk memberdayakan PKL.
Aksi berlangsung panas sejak pukul 10.00. Massa membawa sejumlah poster tuntutan. Mereka juga membakar ban dan gerobak sebagai bentuk perlawanan. Suasana kian tegang saat sejumlah demonstran mencoba mendekati barisan pengamanan dan terlibat aksi dorong dengan pihak yang berada di sekitar bupati.
Koordinator aksi A. Faisol menyebut, langkah itu sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap pemerintah daerah. Menurutnya, bupati telah ingkar terhadap janji politiknya yang dulu akan memberdayakan PKL Arek Lancor. Para pedagang yang dijanjikan untuk diberdayakan, justru disingkirkan ke tempat mati.
Faisol menilai, kebijakan relokasi ke Food Colony sejak Januari 2025 menjadi bukti gagalnya pemerintah memahami realitas rakyat kecil. Lokasi yang dijanjikan ramai pengunjung itu justru sepi dan membuat banyak pedagang gulung tikar.
”Food Colony bukan tempat pemberdayaan, tapi kuburan ekonomi bagi kami,” sindirnya.
Dia juga menuding bahwa pemerintah daerah hanya fokus pada citra penataan kota tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Padahal, para PKL Arek Lancor telah lama menjadi bagian dari denyut ekonomi kota.
”Penataan boleh, tapi jangan meniadakan kehidupan rakyat kecil. Kami bukan pengganggu, kami pejuang ekonomi jalanan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman menyebut, audiensi dengan perwakilan PKL berjalan buntu karena ada pedagang yang bersikeras dengan tuntutannya. Dia mengaku sudah menawarkan opsi berjualan di sekitar kantor bupati Pamekasan di Jalan Kabupaten selama dua hari dalam seminggu.
Kiai Kholil menilai sikap tersebut kurang bijak. Sebab, setiap kebijakan butuh uji coba. Dia menegaskan, jika uji coba dua hari berjalan tertib dan sukses, pemerintah siap memberikan izin penuh selama sepekan.
”Kalau mereka mau tertib dan ikut aturan, kami buka peluang. Tapi, semua harus bertahap,” jelasnya.
Mantan anggota DPR RI itu juga memastikan bahwa pada awal 2026, Food Colony akan ditata ulang. Termasuk, rencana pembongkaran bangunan di tengah agar lebih terbuka. Saat ini, Pemkab Pamekasan tengah mengkaji rencana tersebut. Dia meminta PKL memahami bahwa penataan kota tidak bisa dilakukan dengan sikap keras kepala. (afg/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti