PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kritik publik akhirnya membuat Pemkab Pamekasan putar haluan. Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman memilih membatalkan rencana belanja empat sofa jati ukir seharga mobil Toyota Avanza bekas.
Anggaran senilai Rp 116.096.676 itu dialihkan untuk kegiatan yang lain. Bupati Kholil meminta Bagian Umum Setkab Pamekasan dialihkan untuk penerangan di kawasan Mandhapa Agung Ronggosukowati.
”Tamu sering berkunjung pada malam hari, tapi suasana pendopo terlalu redup. Dengan tambahan lampu, situasi akan lebih layak,” ujar Kholil. Dia memastikan bahwa pemerintahannya akan lebih fokus pada kepentingan masyarakat.
Pengalihan anggaran tersebut dilakukan setelah banyak kritik dari publik. Meski sudah dialihkan, masyarakat menilai jika Pemkab Pamekasan masih boros dalam menggunakan APBD 2025. Indikasinya, anggaran pengadaan kasur senilai Rp 120 juta masih tercatat dalam dokumen belanja.
Aktivis Pamekasan Iklal Iljas Husain menyebut jika pembatalan pengadaan sofa tidak cukup untuk membuktikan keberpihakan pemerintah pada rakyat. Menurut dia, langkah Bupati Kholil memindahkan pos belanja tidak akan menghentikan kritik dari masyarakat.
”Watak pemerintah yang boros tidak berubah. Kasur ratusan juta masih ada, mobil dinas (mobdin) miliaran pun juga tetap ada. Dan, itu sama-sama menginjak nalar publik,” ujar aktivis dari Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formasi) Pamekasan itu.
Menurut Iklal, publik tidak bisa dibohongi dengan pengalihan anggaran tersebut. ”Kalau benar-benar serius, seharusnya uang itu dipakai untuk memperbaiki jalan rusak atau layanan kesehatan. Bukan justru untuk lampu pendopo,” sambungnya.
Dia juga mengingatkan bahwa pejabat digaji dari uang rakyat. Fasilitas mewah yang mereka nikmati berasal dari jerih payah masyarakat. ”Para pejabat sering beranggapan mereka adalah tuan. Padahal sejatinya mereka adalah pelayan rakyat,” tuturnya.
Iklal meminta agar legislatif menjalankan fungsi pengawasan. Anggota dewan harus berani menolak anggaran-anggaran yang tidak prorakyat. Dia menegaskan akan terus mengawasi kebijakan pemerintah.
”Hari ini sofa dibatalkan, besok bisa saja muncul belanja mewah dengan nama lain. Itu yang akan terus kami lawan,” tukasnya. (afg/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti