PAMEKASAN, RadarMadura.id - Sejumlah sekolah dasar negeri (SDN) di Pamekasan kini sedang menghadapi krisis jumlah murid.
Di beberapa titik, jumlah murid baru yang masuk sangat minim, bahkan ada sekolah yang hanya menerima satu murid pada tahun ajaran 2025.
Fenomena tersebut menimbulkan keprihatinan. Sebab, sekolah negeri selama ini menjadi pilihan utama masyarakat.
Namun, sepinya murid baru membuat ruang kelas yang biasanya ramai, kini harus diisi oleh segelintir anak.
Kabid Pendidikan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Pamekasan Taufik Hidayat menegaskan, tidak ada batas minimal jumlah murid yang ditetapkan pemerintah.
Regulasi justru hanya mengatur jumlah maksimal, yakni 28 murid dalam satu kelas.
Taufik menjelaskan, sebelumnya sempat ada aturan minimal 20 siswa per kelas.
Namun, kebijakan itu sudah tidak berlaku. Saat ini, berapa pun jumlah murid yang terdaftar, tetap berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sama.
Bahkan, kondisi tersebut bisa menjadi peluang positif bagi guru untuk memberikan perhatian lebih intensif.
”Kalau dulu guru harus membagi perhatian kepada 28 anak, sekarang bisa fokus pada tiga murid misalnya.
Guru lebih memahami kondisi murid secara detail. Yang penting, guru tetap profesional secara pedagogis, substansi, sosial, dan moral, kata Taufik.
Ditambahkan, minimnya murid tidak berdampak signifikan terhadap bantuan operasional.
Pemerintah pusat maupun daerah tetap memenuhi kebutuhan sekolah sesuai kondisi riil. Anggaran sarana prasarana juga diprioritaskan pada hal yang paling mendesak.
”Pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena jumlah murid sedikit atau bangunan belum sempurna, tegasnya.
Meski begitu, Taufik mengingatkan adanya tantangan psikologis bagi sekolah dengan jumlah murid minim.
Guru tetap harus menjaga semangat belajar murid agar tidak merasa terasing. ”Diskursus soal jumlah kurang relevan.
Yang penting, berapa pun muridnya, hak mendapatkan layanan pendidikan harus dijamin, tegasnya.
Ditegaskan, pemerintah tidak membeda-bedakan sekolah negeri dan swasta. Sebab, keduanya sama-sama penyelenggara pendidikan.
Artinya, tidak akan ada diskriminasi. Taufik menilai, pendidikan bukan usaha dagang yang mengejar murid, melainkan layanan terbaik untuk semua murid.
Terkait opsi penggabungan sekolah, Dispendikbud Pamekasan masih melakukan kajian ulang terhadap regulasi.
Jika langkah itu dipandang efektif, merger bisa menjadi salah satu pilihan.
Namun, Taufik menekankan bahwa yang terpenting adalah dampak dan kualitas layanan pendidikan, bukan sekadar jumlah murid.
Ketua Dewan Pendidikan (DP) Pamekasan M. Sahibuddin menilai fenomena menurunnya jumlah murid di sekolah negeri harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Menurutnya, sekolah dengan jumlah murid yang sangat minim berpotensi kehilangan atmosfer belajar.
Sebab, interaksi sosial para murid bisa jadi terbatas. Padahal, sekolah bukan hanya ruang akademik, tetapi juga ruang tumbuh bersama.
Dia mendorong pemerintah daerah untuk mencari solusi lebih komprehensif, tidak hanya berhenti pada aspek regulasi.
Salah satunya dengan melakukan pemetaan jumlah sekolah yang sebanding dengan sebaran penduduk.
Jangan sampai ada sekolah yang sepi murid, sementara sekolah lain justru penuh.
Harus ada distribusi yang adil agar layanan pendidikan lebih merata, tegas Sahibuddin.
Selain itu, mantan anggota DPRD Pamekasan itu juga menekankan pentingnya sinergi antara sekolah negeri dan swasta.
Dia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada fanatisme memilih satu jalur pendidikan.
Baginya, aspek layanan pendidikan harus menjadi pilihan yang utama.
”Sekolah negeri dan swasta sama-sama mengemban misi mencerdaskan anak bangsa.
Pemerintah tinggal memastikan semua sekolah mendapat dukungan setara agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga, tandasnya. (afg/yan)
Editor : Amin Basiri