PAMEKASAN, RadarMadura.id - Anggaran penginapan pejabat Pamekasan memantik kritik. Itu setelah, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1.032.950.000 untuk biaya penginapan bupati, wakil bupati (Wabup), dan Ketua DPRD Pamekasan selama setahun.
Anggaran jumbo yang bersumber dari APBD Pamekasan 2025 itu disebut sebagai penunjang kenyamanan pimpinan daerah. Nominal tersebut hampir setara dengan biaya proyek pembangunan Jalan Gugul-Taroan yang menelan anggaran sebesar Rp 1 miliar.
Perbandingan itu menimbulkan tanda tanya besar terkait program apa saja yang masuk dalam skala prioritas Pemkab Pamekasan. Sebab, dana yang dihabiskan untuk akomodasi tiga pejabat setara dengan satu proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi ribuan masyarakat.
Plt Kabag Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan Qomaril Laili tidak bisa dimintai keterangan. Upaya konfirmasi Jawa Pos Radar Madura (JPRM) tidak direspon, termasuk oleh Sekkab Pamekasan Masrukin.
Baca Juga: Dinas PUPR Pamekasan Ajukan Rp 20 Miliar untuk Perbaikan Jalan
Ketiadaan jawaban dari pihak eksekutif itu mempertebal dugaan publik soal lemahnya transparansi anggaran di Pemkab Pamekasan.
Sejumlah kalangan menilai, anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan pemerintah untuk penginapan pejabat adalah bentuk pemborosan.
"Kalau pemerintah bisa mengeluarkan Rp 1 miliar hanya untuk penginapan, artinya rakyat tidak lagi jadi prioritas," ujar aktivis Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi (Formasi) Pamekasan Iklal Iljas Husain.
Iklal menegaskan, kebijakan seperti itu mencederai rasa keadilan. "Apalagi, jalan rusak masih banyak, layanan dasar sering terkendala, tapi pejabat lebih dulu dipikirkan kenyamanannya,” sesalnya.
Baca Juga: Habiskan Anggaran Fantastis, Pembangunan Puskesmas Bulangan Haji di Pamekasan Belum Tuntas
Menurutnya, APBD harus diposisikan untuk kepentingan publik, bukan sekadar fasilitas pejabat. Rakyat butuh jalan yang layak, pendidikan yang terjangkau, dan mudah mengakses layanan kesehatan.
"Kalau anggaran miliaran rupiah dialokasikan untuk memanjakan pejabat, ini jelas sebuah kemunduran," tegasnya.
Minimnya transparansi atas anggaran jumbo tersebut semakin memperkuat kecurigaan masyarakat. Tanpa penjelasan resmi, penggunaan APBD miliaran rupiah untuk membiayai penginapan pejabat berpotensi menambah jurang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Baca Juga: Peringati Maulid Nabi, RSIA Puri Bunda Madura Gelar Pengajian
Menurut Iklal, kondisi itu sekaligus menjadi alarm bahwa pengawasan APBD tidak boleh longgar. Jika tidak ada keberanian untuk meninjau ulang alokasi anggaran, pembangunan di Pamekasan dikhawatirkan lebih banyak tersandera kepentingan elite daripada kesejahteraan rakyat. (afg/yan)
Editor : Hendriyanto