PAMEKASAN, RadarMadura.id– Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan tahun ini minta pemerintah desa dan pemerintah kelurahan melakukan pendataan rumah tidak layak huni (RTLH).
Nantinya, mereka diharapkan bisa mendapatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah.
Fungsional Penata Kelola Perumahan DPRKP Pamekasan Dwi Budayana Eka mengatakan, data tersebut nantinya tidak terkait dengan program bantuan tertentu.
Sebab, itu hanya untuk menindaklanjuti permintaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). ”Selain diminta pemerintah pusat, juga untuk data base kami,” katanya.
Dwi menuturkan, sampai saat ini baru ada lima desa/kelurahan yang telah selesai menyetor data.
Perinciannya Kelurahan Patemon, Barurambat Kota, Panaguan, Pangtonggel, dan Pademawu Timur.
”Data yang masuk masih kami rekap, jumlahnya tidak sampai 200 orang,” tambahnya.
Dijelaskan, meskipun jumlah penerima bantuan program BSPS tahun ini belum final, namun pihaknya meyakini data yang dipakai berasal dari Kemensos RI.
”Hanya Pamekasan yang mengacu kepada data Kemensos RI, sisanya dari kementrian lain,” ungkapnya.
Lurah Patemon Eddy Sutrisno membenarkan jika institusinya diminta untuk mendata warga yang tidak mampu.
Dikatakan, setidaknya ada 13 calon penerima bantuan (CPB) yang diusulkan oleh institusinya. ”Semoga yang kami usulkan benar-benar mendapatkan bantuan,” harapnya. (ay/yan)
Editor : Amin Basiri