PAMEKASAN, RadarMadura.id – Gelombang aksi mahasiswa kembali menggema. Selasa (2/9), giliran ratusan mahasiswa di Pamekasan yang turun ke jalan. Mereka berhimpun dalam satu barisan dengan nama Aliansi Mahasiswa Pamekasan Menggugat. Mereka menuntut perubahan dan mengecam tindakan yang dianggap menyengsarakan rakyat.
Massa aksi menyoroti tingkah laku sejumlah anggota DPR yang belakangan memantik kegelisahan publik. Terutama, terkait kenaikan tunjangan dan gaji dewan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Menurut mereka, wakil rakyat seharusnya bekerja keras menyejahterakan rakyat, bukan justru memperkaya diri di tengah situasi sulit bangsa.
”Apa yang dilakukan DPR sungguh mencederai hati rakyat. Mereka seolah lupa bahwa kedudukannya ada karena mandat masyarakat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan,” tegas salah satu orator aksi Hendra.
Aksi tersebut menjadi bagian dari gelombang protes yang serentak terjadi di sejumlah daerah Indonesia. Gerakan mahasiswa menganggap ada krisis kepercayaan yang akut terhadap DPR. Menurut Hendra, rakyat semakin sulit menghadapi kondisi ekonomi, sementara dewan justru menambah beban dengan kebijakan yang tidak prorakyat.
Tidak hanya soal kenaikan tunjangan DPR, aksi mahasiswa juga menyoroti tindakan represif aparat dalam menangani aksi di sejumlah daerah. Kasus tewasnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang menjadi korban di tengah gelombang aksi sebelumnya, disebut sebagai bukti nyata bahwa reformasi di tubuh kepolisian belum sepenuhnya dijalankan.
”Kita tidak ingin tragedi Affan Kurniawan terulang. Tindakan represif aparat harus ditindak, jangan sampai aparat menjadi musuh rakyat. Polisi seharusnya melindungi, bukan melukai,” Hendra.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menyatakan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa. Dia menegaskan akan menyampaikan langsung tuntutan tersebut ke DPR RI sebagai bentuk komitmen lembaga daerah mengawal kepentingan rakyat.
”Kami sepakat dengan mahasiswa. Apa yang mereka suarakan adalah jeritan masyarakat. Aspirasi ini akan kami teruskan ke pusat,” ujarnya. Gelombang aksi ini diprediksi masih akan terus berlanjut. Mahasiswa berkomitmen mengawal suara rakyat dan menegaskan bahwa perjuangan tidak akan berhenti sampai tuntutan mereka didengar.
Situasi di lapangan secara umum berjalan kondusif, meski sempat terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan petugas kepolisian. Ketegangan itu tidak berlangsung lama karena segera diredam. Setelah itu, aksi kembali dilanjutkan dengan orasi dan demonstrasi damai.
Sementara itu, sebelum aksi dimulai, sejumlah barang berharga yang menjadi aset negara di kantor Pemkab Pamekasan diamankan. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi saat demo berlangsung. Sebab, kantor bupati berdampingan dengan kantor DPRD.
Kasi Operasional dan Pengendalian (OP) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Damkar Pamekasan Zainuddin membenarkan. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di sekitar kantor bupati telah memindahkan barang-barang berharganya sejak Senin (1/9) ke tempat yang lebih aman.
”Itu untuk mengantisipasi ada kejadian seperti di daerah lain.” katanya Selasa (2/9).
Pantauan koran ini, parkiran di belakang kantor DPRD Pamekasan yang biasanya penuh dengan kendaraan roda empat terlihat sepi. Hanya terdapat beberapa kendaraan roda dua berpelat merah yang terparkir. Sedangkan di ruang kerja pegawai sebagian telah bersih dari perangkat komputer.
Pria yang akrab disapa Zai itu tetap siaga dari hal yang tidak diinginkan. Jika dibutuhkan, armada dan personel siap dikerahkan. Yakni, dua armada pemadam kebakaran dan lima tangki penyuplai. Sedangkan personel yang dikerahkan ada 20 orang.
”Pos damkar kami bagi dua, yakni pos mako utama dan di pos bantuan belakang kantor dewan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setkab Pamekasan Lely membenarkan adanya pemindahan beberapa peralatan tersebut. Namun, tidak semua barang dipindah. Hanya beberapa perangkat organisasi tertentu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
”Sebagian ada yang dipindahkan, sebagian ada yang tidak,” singkatnya. (ay/afg/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti