PAMEKASAN, RadarMadura.id – Bencana alam yang terjadi di berbagai daerah sebenarnya dapat diprediksi. Contohnya banjir. Namun, upaya pencegahan belum membuahkan hasil maksimal. Apakah ini karena dipicu egosentris antar institusi?
Bencana yang hampir terjadi setiap tahun selalu menjadi mimpi buruk bagi warga yang terdampak. Dampaknya karambol hingga merembet ke sektor perekonomian, Namun, tidak banyak yang memiliki kesadaran untuk menyelesaikannya.
Anggota Komisi D DPRD Pamekasan Nurul Huda mengatakan, pemicu bencana alam akhir-akhir ini menjadi perhatian publik. Mitigasi yang dilakukan pemerintah dinilai tumpang tindih. Padahal, salah satu pemicu terjadinya banjir karena minimnya kepedulian terhadap lingkungan.
”Mitigasi sejak dini itu perlu. Sebab, ini merupakan salah satu untuk menyadarkan masyarakat,” katanya.
Pria yang akrab disapa Ra Huda tersebut menjelaskan, salah satu pemicu terjadinya banjir adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan. Selain itu, karena kerusakan lingkungan. Mulai penebangan pohon secara liar hingga usaha tambang galian C.
”Butuh peran serta masyarakat, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Juga inisiatif untuk melapor jika ada kegiatan yang merusak lingkungan,” tambahnya.
Langkah kecil tersebut dinilai ampuh dalam memitigasi bencana sejak dini. Sebab, penanganan bencana dimulai dari kesadaran yang berkelanjutan. Selain itu, perlu kolaborasi antar sejumlah elemen untuk bisa bergerak bersama.
”Seharusnya tidak ada banjir. Sebab, bisa diatasi bersama dengan melibatkan peran serta masyarakat tokoh agama serta pemuda,” terangnya.
Dijelaskan, peran masyarakat sangat vital untuk mencegah terjadinya bencana. Tapi, upaya terakhir tetap bergantung pada kebijakan pemerintah. Seperti, pembangunan infrastruktur dan mengedukasi masyarakat.
”Mengedukasi masyarakat itu kewajiban pemerintah. Sehingga, warga bisa bahu-membahu membantu pemerintah,” terangnya.
Untuk menangani bencana tersebut, Ra Huda siap menerima segala aspirasi dan membantu mengoptimalkan upaya mitigasi bersama. Juga melakukan pengawasan dari kantor parlemen. Khususnya, perihal arah kebijakan yang dibuat pemerintah.
”Kolaborasi antar institusi pemerintahan itu tidak bisa dipisahkan, jangan saling lempar tanggung jawab. Pesan saya, harus ada kerja sama yang konkret dan tidak boleh egosentris,” pintanya.
Menurutnya, bencana alam juga merusak infrastruktur dan akhirnya merembet ke sektor perekonomian daerah. Saat ini salah satu yang menjadi solusi di tingkat bawah adalah mengoptimalkan keberadaan Desa Tangguh Bencana (Desatana).
Selain itu, dia mengajak masyarakat untuk mencintai lingkungan. ”Kami akan terus mendorong program mitigasi bencana yang digelorakan pemerintah. Upaya penanggulangan ini harus berdasar kesadaran bersama,” harapnya. (ay/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti