PAMEKASAN, RadarMadura.id – Banjir yang terjadi setiap tahun selalu menjadi momok yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Pemerintah dan sukarelawan turun dalam menangani persoalan tahunan tersebut. Namun, tidak banyak yang berpikir dan bertindak untuk penyelesaiannya hingga ke akar rumput.
Banyak faktor yang menyebabkan bencana alam tersebut terjadi. Salah satunya, minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Anggota Komisi D DPRD Jatim Abrari Alzael mengungkapkan, se-Jawa Timur setidaknya ada 12.000 ton sampah setiap hari.
”Sehingga pori-pori bumi tertimbun sampah dan adanya pendangkalan sungai yang tidak bisa menampung debit air,” ungkapnya dalam siniar program Sapa Legislatif bersama anggota Komisi D DPRD Jatim Abrari Alzael di studio 2 Radar Madura TV beberapa waktu lalu.
Meskipun demikian, pria yang akrab disapa Abe tersebut tidak menyudutkan sampah sebagai faktor utama banjir. Sebab, masalah sampah berasal dari pola pembangunan yang keliru. Bahkan, juga akibat galian C.
”Banjir ini hampir terjadi setiap tahun dan di lokasi yang sama, dugaannya ada mapping pekerjaan yang tidak jelas dan galian C ini sering lempar kewenangan, padahal bencana ini emergency,” tambahnya.
Penyelesaian peristiwa banjir dapat dilakukan dengan cara membangun embung atau bendungan. Selain dapat mencegah banjir, air dari bendungan atau embung tersebut juga dapat dialirkan untuk kebutuhan petani.
”Jangan kemudian air ini dialirkan ke laut, mestinya inovasi ini dapat diadaptasi di berbagai daerah dan ini tidak lepas dari peran serta pemerintah,” jelas pria asal Sumenep itu.
Menurut dia, pemerintah telah memiliki anggaran untuk penyelesaian banjir. Baik di tingkat daerah maupun tingkat provinsi. Namun, pembangunan yang diupayakan belum masif. ”Penyelesaian ini tentu juga berbarengan dengan kesadaran kolektif dari masyarakat,” paparnya.
Karena itu, dia akan memperjuangkan penyelesaian banjir melalui gedung parlemen. Pihaknya akan mendorong pemerintah bergerak secara bersinergi untuk mencegah bencana alam tersebut.
”Dalam rapat komisi, setelah kami kaji, kami rekomendasikan ke gubenur dan kami juga menyampaikan kepada eksekutif untuk treatment-nya,” paparnya.
Menurutnya, penyelesaian banjir ini bisa dimulai dari kebijakan pemerintah, edukasi sumber daya manusia, mitigasi, dan pelestarian lingkungan dengan penghijauan. Dengan demikian, pencegahan terhadap banjir bisa terorganisasi.
”Ayolah bersama-sama menciptakan kesadaran untuk membangun kelestarian lingkungan agar tidak terjadi sejarah buruk di masa depan,” ajak Abe. (ay/luq)
Editor : Hera Marylia Damayanti