PAMEKASAN, RadarMadura.id – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan tahun ini menganggarkan belanja honorarium. Anggaran ratusan juta itu disiapkan untuk mempercepat penyertifikatan tanah.
Kepala BPKPD Pamekasan Sahrul Munir mengatakan, anggaran tersebut memang disediakan untuk program sertifikasi tanah. ”Itu rencana kami untuk menyertifikasi aset pemerintah yang belum bersertifikat,” katanya.
Menurut dia, anggaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sektretariat tim pelaksana sertifikasi aset sebesar Rp 227 juta.
”Untuk membayar honor tim saat turun ke lapangan. Misalnya, saat melakukan pengukuran aset,” tambahnya.
Dia menjelaskan, jika merujuk pada data 2023, luas aset milik pemkab mencapai 40.664.532 m2 atau 4.066 hektare. ”Saya tidak hafal berapa target sertifikasi aset pada tahun ini,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Pamekasan Nadi Mulyadi meminta anggaran honorarium tersebut dipergunakan sebaik mungkin. Sebab, pemkab sedang melakukan efisiensi anggaran.
”Selama tujuannya untuk mengurus aset agar berstatus legal tidak jadi masalah. Yang penting tidak mengadakan kegiatan seremonial,” tandasnya. (ay/yan)
Editor : Ina Herdiyana