PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemkab Pamekasan resmi menetapkan biaya pokok produksi (BPP) tembakau tahun ini.
Patokan untuk pembelian tembakau atau tumbuhan dengan nama latin nicotiana tabacum itu naik sebesar 10 persen.
Penetapan biaya produksi itu diharapkan bisa menguntungkan petani. Apalagi, Bumi Pamelingan masih menjadi lumbung tembakau di Madura.
Banyak petani yang menggantungkan hidup dengan cara menggarap tanaman tersebut.
Kabid Produksi Pertanian DKPP Pamekasan Andi Ali Syahbana mengatakan, BPP bukan patokan harga dalam pembelian tembakau. Sebab, harga bisa saja lebih tinggi dari yang ditetapkan.
”Ini hanya perincian biaya dari awal produksi hingga panen tembakau yang dikeluarkan oleh petani,” tutur Andi.
”Tentunya, pemerintah daerah berharap agar harganya bisa lebih tinggi dari BPP. Dengan begitu, petani bisa diuntungkan,” imbuhnya.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Samukrah mengatakan, penetapan BPP melalui proses yang cukup panjang.
Beberapa pihak yang terlibat di dalamnya sempat adu argumen dalam pembahasan tersebut.
”Jadi, hitung-hitungannya BPP itu bukan berarti harga (pembelian tembakau, Red) yang diinginkan oleh petani,” ujarnya.
”Tetapi, ini sebagai gambaran dari modal usaha petani untuk tembakau jenis tegal, sawah, dan gunung,” ujarnya.
Samukrah mengimbau petani untuk menjaga kualitas tembakau.
Dia menyarankan agar petani tidak memanen tanaman di usia muda. Sebab, bisa memengaruhi mutu dari tanaman tembakau.
”Sehingga, nilai jual yang semestinya tinggi bisa saja turun ketika kualitasnya tidak bagus ketika dipanen muda,” ucapnya.
”Saya paham, mungkin sebagian dari petani itu mengejar tingginya harga. Semoga cuaca untuk tahun ini bersahabat,” ucapnya. (afg/yan)
Baca artikel dan berita menarik dari RadarMadura.id lainnya di Google News
Editor : Berta SL Danafia