PAMEKASAN, RadarMadura.id –Tahun ini ada 175.906 peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang terdaftar di BPJS Kesehatan yang ter-cover program universal health coverage (UHC).
Namun, sejak Januari hingga Maret, 1.369 orang di antaranya dinonaktifkan menjadi peserta penerima bantuan iuran daerah (PBID).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan Saifudin mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan 1.369 orang tersebut dihapus sebagai peserta PBID.
Di antaranya, meninggal, pindah domisili ke kabupaten atau kota lain, pindah kelas, dan sebagainya.
”Yang menonaktifkan itu bukan dinkes. Itu berdasar updating data yang dilakukan dinsos dan disdukcapil sesuai rekom dari BPJS Kesehatan,” ulasnya.
Jumlah total alokasi anggaran program UHC pada tahun ini sebesar Rp 82 miliar. Anggaran yang terserap hingga saat ini berkisar Rp 24 miliar. ”Setiap bulan membayar Rp 6 miliar,” ungkapnya.
Saifudin mengatakan, proses pendataan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga pemerintah desa (pemdes).
”Kami sudah wanti-wanti agar bersinergi untuk melakukan pendataan. Sehingga, semua warga yang layak bisa ter-cover,” ungkap Saifudin.
Dia berharap, program UHC bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
”Sebab, semua warga berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama,” tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Umam menegaskan, proses verifikasi dan validasi (verval) harus dilakukan sesuai aturan.
”Sebab, bisa saja orang yang sudah meninggal atau pindah domisili masih ter-cover di program UHC Pamekasan,” pungkasnya. (ail/yan)
Editor : Fatmasari Margaretta